BATAM –
**Borneonews, Tanjungpinang** - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang untuk memprioritaskan program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran 2024/2025, meskipun saat ini Pemkot berada dalam kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal, untuk tetap merealisasikan program tersebut. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Ansar dalam pernyataannya di Tanjungpinang. Informasi yang diterimanya, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemkot Tanjungpinang telah membatalkan bantuan seragam gratis tahun ini, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran akibat defisit APBD. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ansar segera memanggil Pj Wali Kota Tanjungpinang agar dapat mengevaluasi kebijakan pembatalan tersebut. Ia menyarankan agar Pemkot mengurangi belanja APBD yang dianggap tidak masuk dalam skala prioritas atau bisa ditunda, seperti pengeluaran untuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta rapat atau pertemuan yang tidak terlalu penting. "Mengurangi anggaran perjalanan dinas yang berlebihan dan mengalihkan sebagian untuk kegiatan prioritas seperti bantuan seragam gratis bagi siswa baru adalah langkah yang perlu diambil," ujarnya. Menurut Gubernur, bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP merupakan sesuatu yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tanjungpinang, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini. Program bantuan seragam sekolah gratis ini telah menjadi kegiatan rutin Pemkot Tanjungpinang dalam beberapa tahun terakhir, dimulai dari tahun 2019 hingga 2023. "Mungkin Pj Wali Kota masih baru dan belum sepenuhnya memahami struktur APBD, tapi saya optimis program ini dapat tetap direalisasikan tahun ini," lanjutnya. Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Salbiah, menyatakan bahwa pihaknya terpaksa membatalkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP akibat defisit anggaran. Keputusan ini diambil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh TAPD, yang menggambarkan kondisi anggaran daerah yang tengah mengalami defisit. Salbiah menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,7 miliar untuk mendanai seragam sekolah gratis bagi 3.000 siswa SMP dan 2.000 siswa SD di daerah tersebut. Anggaran tersebut direncanakan melalui APBD murni Pemkot Tanjungpinang untuk tahun anggaran 2024, namun program tersebut akhirnya tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran yang mengakibatkan defisit. "Kami tidak dalam posisi untuk berbuat banyak, karena keputusan tersebut diambil oleh TAPD Pemkot Tanjungpinang," tuturnya. Salbiah juga menambahkan bahwa pembatalan program pengadaan seragam sekolah gratis ini telah disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Teguh Ahmad Syafari, kepada setiap kepala sekolah SD dan SMP di seluruh Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, kepala sekolah diminta untuk menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua atau wali murid, karena secara psikologis mereka lebih dekat dengan para orang tua siswa. "Kami berharap kepala sekolah dapat memberikan pemahaman kepada orang tua siswa terkait kebijakan pembatalan seragam sekolah gratis ini," pungkasnya. ANTARA