PONTIANAK –
**Borneonews**, Pontianak - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak Pemerintah Kabupaten Sambas untuk segera menuntaskan pencairan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini dianggap sangat penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Kepala Kesbangpolinmas Kalbar, Manto Saidi, menyatakan bahwa hingga saat ini, Kabupaten Sambas masih tercatat sebagai salah satu daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana bantuan pemilu. Manto mengungkapkan, "Untuk itu, kita dorong Pemkab Sambas agar bisa segera merealisasikannya." Manto juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan tenggat waktu tertentu bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikan pencairan dana sesuai NPHD. Targetnya, seluruh pencairan dana diharapkan dapat rampung pada pertengahan Agustus 2024. "Awalnya, pencairan dana tersebut diharapkan selesai pada Juli, namun dengan arahan terbaru dari Mendagri, kami diberi waktu hingga pertengahan Agustus. Oleh karena itu, saya minta pencairan dana bantuan ini bisa diselesaikan dalam minggu ini," tuturnya. Total NPHD yang telah disepakati untuk Kabupaten Sambas mencapai Rp11 miliar. Sayangnya, hingga saat ini baru sebesar Rp9 miliar yang telah dicairkan, sedangkan sisa Rp2 miliar masih belum ditransfer. Pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap. "Khusus untuk Sambas, NPHD memang sudah dicairkan, tetapi belum sepenuhnya lunas. KPU masih menunggu pencairan sebesar Rp4 miliar, dan Bawaslu Rp2 miliar," tambah Manto. Percepatan pencairan dana ini sangat penting agar daerah tidak mendapatkan catatan negatif dari Kemendagri dan untuk memastikan Kalbar tidak lagi dikategorikan sebagai daerah yang belum menyelesaikan kewajiban NPHD. "Kami berharap agar pencairan dana hibah ini segera dilunasi, sehingga dalam evaluasi Kemendagri, Kalbar tidak lagi disebut sebagai daerah yang tertinggal dalam pelunasan NPHD," jelas Manto. Meskipun komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan penyelenggara pemilu berjalan baik, Manto mengingatkan bahwa lambatnya pencairan dana NPHD tetap menjadi perhatian Kemendagri. "Tidak ada masalah krusial dalam komunikasi antara pemerintah kabupaten dan penyelenggara pemilu, tetapi arahan Mendagri adalah agar seluruh pencairan NPHD harus selesai pada bulan Agustus. Daerah yang paling awal melunasi NPHD akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri," jelasnya. Di lain pihak, Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Faisal Riza, menegaskan bahwa NPHD di seluruh kabupaten/kota di Kalbar telah ditandatangani dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah masing-masing. "Setelah memasuki tahapan Pilkada, semua hal terkait NPHD telah disiapkan, dan pencairan dana ini sangat esensial untuk kelancaran seluruh tahapan pemilu," tuturnya. Faisal juga menjelaskan bahwa total NPHD untuk seluruh Kalimantan Barat mencapai Rp300 miliar, dengan alokasi khusus untuk provinsi sebesar Rp70 miliar. "Ada pembagian anggaran, termasuk untuk honor panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan sekretariatnya," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk dalam mengantisipasi potensi sengketa yang mungkin muncul. "Kami telah mengantisipasi semua kebutuhan hingga tahapan terakhir Pilkada, dan NPHD ini sangat penting untuk menjamin kelancaran proses tersebut," tutup Faisal. ANTARA