PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mengharapkan agar program Universal Health Corverage (UHC) tetap terlaksana, mengingat program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan. 

Ketua Komisi A DPRD Kobar Sri Lestari menyampaikan, Pemkab Kobar beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan UHC kategori Madya dari pemerintah pusat, ini berarti program UHC di Kobar telah berjalan dengan baik dan komitmen pemerintah daerah Kobar telah di akui oleh pusat perihal layanan dasar masyarakat di bidang kesehatan telah terwujud. 

"Untuk mendukung program UHC itu, kami pun mendukung agar Skala prioritas di anggaran perubahan, status UHC di Kobar ini tetap tercover, agar pelayanan publik bidang kesehatan dapat terwujud," ujarnya.

Lanjutnya, sebab kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan hal itu bisa terakomodir , yang tentunya juga anggaran perubahan dapat mendukung beberapa kegiatan, yang menjadi skala prioritas pada tahun anggaran 2024.

Menurut politisi Fraksi Gerindra, pada prinsipnya DPRD Kobar khususnya komisi A, mendorong agar program UHC Kobar tetap berjalan, karena ini merupakan program yang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terkait pelayanan dasar bidang kesehatan.

"Terkait adanya beberapa kendala pelaksanaan di lapangan, kita akan evaluasi dan kita perbaiki agar pelayanan semakin prima, dan legislatif maupun eksekutif telah bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. UHC ini harus di prioritaskan, dan kami juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersinergi, untuk memberikan layanan publik di bumi Marunting Batu Aji semakin baik," imbuhnya.

Menurut Sri Lestari, terkait penghargaan UHC kategori Madya yang diterima Kabupaten Kobar, di harapkan sebagai motivasi besar bagi pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperluas cakupan kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan pelayanan kesehatan secara berkeadilan dan merata hingga pelosok desa. (DANANG/H)