JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa jika Indonesia tidak melakukan transisi energi, kondisi ekonomi dalam negeri akan mengalami gangguan. Rachmat menyatakan, “Buat Indonesia sendiri, tentunya *climate issues* dan energi transisi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat *critical*, bisa berdampak dari sisi ekonomi. Kalau kita tidak berenergi transisi, kondisi ekonomi kita tentunya akan bisa terganggu.” Pernyataan ini disampaikan dalam acara IDX Channel ESG 2024 Conference. Saat ini, negara-negara maju, khususnya di Eropa, telah membuat mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Hal ini menunjukkan bahwa jika daya saing produk Indonesia tidak didorong melalui transisi energi, maka barang-barang yang berasal dari Indonesia akan menjadi lebih mahal dan tidak kompetitif di pasar global. Menurut Rachmat, transisi energi memiliki potensi dan manfaat yang besar untuk sektor perekonomian. Salah satu aspek penting dari konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah urgensi bagi perusahaan untuk melaksanakan berbagai program berkelanjutan (*sustainable*). Rachmat menambahkan, “ESG kadang-kadang kita anggap ini sebagai suatu biaya, tapi sebenarnya ke depan bisa menjadi satu investasi dan mungkin (jika perusahaan) tidak melakukan ESG, bahkan (biaya yang dikeluarkan) akan menjadi lebih mahal karena dampak-dampak ekonominya akan menjadi lebih mahal lagi jika kita tidak patuh. Jadi, lebih bagus kita patuhi sekarang, mungkin lebih efisien, mungkin lebih berguna buat kita.” Ia juga menekankan pentingnya kemandirian negara dalam hal resiliensi energi. Menurutnya, sangat berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada energi yang diimpor dari luar negeri. Walaupun saat ini Indonesia masih mengekspor energi fosil, batu bara, dan komoditas energi tak terbarukan lainnya, Rachmat menekankan kebutuhan untuk mempersiapkan transisi energi yang sesuai dengan perkembangan zaman. “Sekarang kita juga mengimpor 60 persen bahan bakar minyak (BBM) kita untuk digunakan dalam transportasi. Ini juga menjadi risiko jika kita tidak memiliki kekuatan dalam negeri," tuturnya. Ia menambahkan bahwa meskipun penggunaan energi baru terbarukan (*renewable energy*) akan ditingkatkan, penting untuk memastikan adanya rantai pasok (*supply chain*) yang solid di Indonesia. “Kalau tidak, nanti jangan sampai kita mau menggunakan *solar panel* tapi harus impor terus-menerus,” tambahnya. Ini semua menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya tuntutan global, tetapi juga kebutuhan strategis bagi ekonomi Indonesia. ANTARA