SURABAYA –
**Borneonews**, Kota Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto, yang terletak di Jawa Timur, terus berupaya untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul tren prevalensi stunting yang menunjukkan penurunan secara signifikan dari waktu ke waktu. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, yang juga mewakili Penjabat Wali Kota Moh. Ali Kuncoro, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang terbaru, prevalensi stunting pada tingkat nasional mencapai 21,5 persen, sementara di Provinsi Jawa Timur berada pada angka 17,7 persen. Di Kota Mojokerto sendiri, angka tersebut tercatat lebih rendah, yakni sebesar 11 persen. Pernyataan ini disampaikan saat Audit Kasus Stunting I yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Pendopo Sabha Kridatana Rumah Rakyat. Gaguk juga menekankan bahwa penanganan stunting merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan dalam mencapai visi tersebut. Tidak hanya infrastruktur dan regulasi, tetapi yang paling krusial adalah pengembangan sumber daya manusia. Terlebih lagi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi besar jika dipersiapkan dengan matang. Dia menyatakan, salah satu tantangan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif adalah masalah kesehatan, yang salah satunya adalah stunting. Gaguk menekankan bahwa penanganan stunting harus menjadi program strategis di tingkat nasional, termasuk di Kota Mojokerto. Stunting bukan hanya sekadar masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial, pendidikan, dan pola hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah ini perlu melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara menyeluruh di setiap lini, sehingga berbagai dinas bisa berkolaborasi dalam upaya tersebut. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB), dr. Farida Mariana, menambahkan bahwa dalam penanganan stunting telah dilakukan pemantauan melalui penimbangan balita di posyandu. Dari data yang diperoleh pada bulan Juli, tercatat ada 108 balita yang mengalami stunting. Pada awal tahun 2024, jumlah balita stunting dilaporkan sebanyak 119, yang kemudian menurun menjadi 117 pada bulan Maret dan akhirnya menjadi 108 balita pada pengambilan data akhir di bulan Agustus 2024. Farida menjelaskan bahwa dalam penanganan stunting diterapkan tiga jenis intervensi, yakni spesifik, sensitif, dan konvergensi atau kolaboratif. Intervensi spesifik berfokus pada ranah kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan dan penanganan penyakit. Sementara itu, intervensi sensitif melibatkan dukungan dari dinas sosial untuk keluarga yang berada dalam kondisi miskin, bedah rumah untuk keluarga dengan balita stunting yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pelatihan wirausaha bagi orang tua balita yang mengalami stunting. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan penurunan angka stunting di Kota Mojokerto dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. ANTARA