BANJARMASIN –
**Borneonews, Tabalong** - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung yang terletak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, berusaha untuk mempercepat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) melalui pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Upaya ini ditujukan agar penyaluran dana tersebut dapat terlaksana lebih efisien dan tepat waktu. Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menyatakan bahwa percepatan penyaluran TKD sangat diperlukan, tidak hanya untuk Kabupaten Tabalong, tetapi juga untuk Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Menurut Sigid, penting adanya dorongan untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu syarat pencairan TKD adalah kinerja daerah yang diukur dari persentase realisasi belanja. Sigid memberikan apresiasi terhadap peningkatan persentase nilai kontrak yang terkait dengan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, ia juga menekankan perlunya akselerasi dalam penyaluran dana TKD dengan cara mempercepat realisasi belanja APBD. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan segera mempercepat proses belanja agar syarat pencairan dana dapat terpenuhi dengan lebih cepat. Lebih lanjut, Sigid memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya peningkatan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurutnya, BPKAD tidak hanya berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), tetapi juga harus aktif dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBD. Sigid mendorong BPKAD untuk mengadopsi metode monitoring dan evaluasi yang digunakan oleh Kantor Wilayah DJPb dan KPPN, seperti melakukan review Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan menerapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Ia menegaskan pula bahwa digitalisasi dalam pelaksanaan anggaran daerah sangatlah penting, salah satunya dapat dicapai melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Ia mengungkapkan bahwa penerapan KKPD akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola keuangan daerah, sehingga sebaiknya segera diimplementasikan. Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, seperti Asisten Administrasi Umum dari Kabupaten Tabalong dan HSU, Inspektur Kabupaten Balangan, serta berbagai pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ketiga kabupaten tersebut. Respon positif juga datang dari beberapa pejabat daerah yang hadir dalam acara tersebut. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten HSU, Najeriansyah, mengapresiasi KPPN Tanjung yang mengadakan kegiatan FGD secara rutin dan menunjukkan ketertarikan untuk mengadopsi formulasi IKPA. Ia mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat terus dilakukan dan berharap HSU dapat mengadopsi formulasi IKPA guna mencapai hasil yang lebih baik. Senada dengan itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabalong, Subhan, juga menyatakan keinginannya untuk menerapkan formulasi IKPA yang dicanangkan oleh KPPN Tanjung. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, turut menyampaikan komitmennya untuk mencari solusi terbaik dalam mempercepat penyaluran DAK Fisik di wilayahnya. ANTARA