YOGYAKARTA –
**Borneonews**, Yogyakarta - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi telah memutuskan untuk kembali memberikan dukungan kepada Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB untuk periode 2024 - 2029. Dukungan ini akan dinyatakan dalam muktamar yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024. Ketua DPW PKB DIY, Agus Sulistiyono, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang melibatkan semua pengurus, baik dari jajaran Dewan Syuro maupun Tanfidz, serta badan otonom dan lembaga lainnya. “Semua pengurus yang hadir sepakat bulat untuk mendukung Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP PKB 2024 - 2029. Dukungan ini mutlak tanpa catatan apapun,” katanya. Agus menjelaskan bahwa ada tiga alasan kuat di balik keputusan untuk mendukung Gus Muhaimin. Pertama, alasan yuridis yang merujuk pada hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW dan DPC PKB seluruh DIY yang dilaksanakan pada 3 Agustus, di mana mereka sepakat untuk mendukung Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP PKB 2024 - 2029. Kedua, pencapaian politik yang signifikan di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin. Pada Pemilu 2024, partai ini diprediksi mencapai prestasi politik terbaiknya yang tercermin dari perolehan kursi dan suara, sebuah catatan yang belum pernah terjadi sejak PKB berdiri. Ketiga, Agus menekankan bahwa PKB dalam beberapa tahun terakhir, hingga saat ini, menunjukkan kondisi yang sangat solid dan kokoh dalam persatuan. “Gus Muhaimin telah berhasil membangun PKB menjadi partai yang kuat, mampu menginspirasi para pengurus untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Hubungan antara DPP, DPW, dan DPC PKB se-Indonesia juga sangat solid, kondusif, dan produktif,” tambahnya. Sekretaris DPW PKB DIY, Umaruddin Masdar, juga mengemukakan bahwa hubungan antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) di DIY sangat harmonis dan sinergis. Sebagai contoh, dalam mengelola Pilkada di DIY, PKB dan NU telah menyepakati MoU yang mengharuskan calon kepala daerah yang diusung oleh PKB untuk dimusyawarahkan bersama NU. Hal ini bertujuan agar dalam menghadapi Pilkada, kedua pihak tetap berada dalam kerangka satu suara dan satu barisan. Lebih lanjut, saat membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pesantren beberapa waktu yang lalu, PKB dan NU juga saling melakukan komunikasi efekif. “PWNU dan DPW PKB telah membentuk tim bersama untuk membahas dan mencermati pasal demi pasal dalam Raperda pesantren. Insya Allah, di DIY, hubungan antara NU dan PKB sangat baik, serta produktif,” pungkasnya. ANTARA