JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 mencatat angka sebesar 5,05 persen secara tahunan (yoy) dan 3,79 persen secara kuartalan (qtq). Pemerintah menyatakan bahwa pencapaian ini tergolong baik dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, China mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 4,7 persen, Singapura 2,9 persen, Korea Selatan 2,3 persen, dan Meksiko 2,24 persen. Namun, Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia, yang berhasil mencapai pertumbuhan 5,8 persen. Sejak tahun 2022, Indonesia telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 persen dalam kondisi perekonomian global yang dipenuhi oleh sentimen negatif. Angka ini menjadi semacam ukuran yang stabil bagi Indonesia. Pasca-pandemi COVID-19, yang sempat menghantam perekonomian Indonesia dengan minus 5,32 persen pada kuartal II 2020, pemulihan ekonomi domestik menunjukkan tren positif, termasuk kenaikan laju ekspor. Walau demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi yang konsisten ini. Hal ini termasuk penurunan daya beli masyarakat, kontraksi Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur, serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Kendati pertumbuhan ekonomi mengindikasikan stabilitas, pada tahun ini Indonesia mengalami penurunan daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi rumah tangga kuartal II 2024 tercatat sebesar 4,93 persen (yoy), masih di bawah angka pertumbuhan nasional yang menembus 5 persen. Pertumbuhan ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2022 yang masing-masing tercatat 5,22 persen (yoy) dan 5,52 persen (yoy). Di kuartal I 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mencatat angka 4,91 persen (yoy) di bawah pertumbuhan nasional. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan konsumsi masyarakat. Pendapat ekonom, termasuk mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menunjukkan bahwa penurunan daya beli paling terlihat pada kalangan masyarakat menengah. Mandiri Spending Index (MSI) juga mencatat peningkatan porsi pengeluaran untuk bahan makanan dari 13,9 persen menjadi 27,4 persen dari total pengeluaran. Hal ini menandakan bahwa jika pendapatan menurun, sedangkan penggunaan untuk makanan tetap, maka proporsi konsumsi makanan dalam total belanja akan meningkat. Oleh karena itu, kenaikan porsi untuk makanan dalam total belanja masyarakat mencerminkan penurunan daya beli. Selain itu, pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) dengan tingkat inflasi tahun kalender mencapai 0,89 persen (ytd). Ini menandakan bahwa Indonesia telah mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut, kondisi yang lebih tajam dibandingkan deflasi bulan Juni yang hanya sebesar minus 0,08 persen (mtm). Deflasi yang beruntun dapat menjadi indikasi penurunan daya beli masyarakat, karena deflasi berarti penurunan harga terhadap berbagai komoditas dan barang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah daya beli masyarakat, karena secara langsung energi konsumsi masyarakat akan berdampak pada ketahanan industri domestik yang berujung pada pertumbuhan ekonomi di kuartal mendatang. Permasalahan daya beli masyarakat stagnan dan cenderung menurun juga berhubungan erat dengan isu PHK. Pada bulan Juni 2024, Indeks Pembelian Manajer (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi di angka 49,3, dari 50,7 sebelumnya. PMI Manufaktur merupakan salah satu indikator kinerja sektor manufaktur di suatu negara. Setelah mengalami ekspansi selama 34 bulan berturut-turut, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi yang menunjukkan pelemahan di sektor ini. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara lain. Sebagai contoh, Jepang berada di angka 49,2, China di angka 49,8, dan Malaysia 49,7. Keadaan lesu di sektor manufaktur ini tercermin juga dari tensi meningkatnya angka PHK. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, sampai Juli 2024, terdapat 31.549 karyawan dari 34 provinsi yang terkena PHK. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengkaji kebijakan makroekonomi yang diarahkan untuk memperkuat sektor industri domestik, termasuk menerapkan langkah-langkah antidumping. Meskipun diperlukan evaluasi kebijakan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen patut mendapatkan pengakuan. Dari perspektif konsumsi rumah tangga, pertumbuhan 4,93 persen (yoy) juga dapat diprediksi sebagai fenomena ekonomi yang tidak terlalu aneh. Ini disebabkan oleh adanya momentum hari raya keagamaan, seperti bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri, yang turut mendorong konsumsi masyarakat di kuartal I dan kuartal II. Berbeda dengan tahun 2023, di mana bulan Ramadhan dan Idul Fitri jatuh pada bulan April, yang sudah masuk kuartal II, kinerja pertumbuhan konsumsi masyarakat di kuartal II 2024 dapat dianggap masih wajar. ANTARA