BANJARMASIN –
**Borneonews**, Banjarmasin - Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) mengingatkan bakal pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyampaian LHKPN ini menjadi salah satu syarat pendaftaran bagi calon pemimpin daerah. Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, mengungkapkan bahwa penting bagi bakal pasangan calon untuk melengkapi semua dokumen, termasuk LHKPN, saat proses pendaftaran. "Jadi kami ingatkan lagi berkaitan LHKPN ini telah dilengkapi ketika pendaftaran nanti," ujar Tenri di Banjarmasin. Tenri menekankan bahwa LHKPN tidak hanya merupakan kewajiban administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Oleh sebab itu, kehadiran LHKPN menjadi syarat penting dalam pemilihan calon pemimpin daerah yang akan memegang jabatan selama periode lima tahun. KPU membuka pendaftaran untuk bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada tahun 2024 selama tiga hari, yaitu dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Setelah penutupan masa pendaftaran, KPU Kalsel akan melakukan penelitian terhadap berkas dokumen pasangan calon, yang dijadwalkan berlangsung hingga 21 September 2024. Selanjutnya, KPU Kalsel akan menetapkan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, setelah itu mereka akan memasuki masa kampanye yang berlangsung selama dua bulan sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024. Pada pelaksanaan pilkada, pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ketentuan untuk memperoleh minimal 25 persen dari akumulasi perolehan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel. Selain itu, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya diperkenankan untuk mengusulkan satu pasangan calon. ANTARA