JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Chief Economist Citi Indonesia, Helmi Arman, memproyeksikan bahwa tingkat penurunan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 12 bulan akan lebih besar dibandingkan dengan suku bunga acuan BI atau BI-Rate. Prediksi ini menyatakan bahwa BI-Rate diperkirakan akan turun sebesar 25 basis poin (bps) pada September 2024. Proyeksi tersebut disampaikan Helmi dalam pemaparan prospek ekonomi di Jakarta. Helmi menjelaskan bahwa proyeksi ini didasarkan pada tren suku bunga SRBI yang mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan BI-Rate. Kenaikan suku bunga tersebut terjadi saat Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku bunga acuannya pada Oktober tahun lalu dan April tahun ini. Dengan demikian, Helmi percaya bahwa ketika suku bunga BI mulai mengalami penurunan, suku bunga SRBI akan mengalami penurunan yang lebih signifikan. Belum lama ini, suku bunga SRBI tenor 12 bulan sudah mengalami penurunan sekitar 25 bps, dari semula 7,5 persen menjadi 7,25 persen. Jika BI memulai penurunan suku bunganya pada bulan September mendatang, Helmi mengungkapkan bahwa kemungkinan besar BI akan menurunkan suku bunga SRBI terlebih dahulu. “Saat BI-Rate naik 25 bps pada bulan April lalu, suku bunga SRBI justru naik hampir 60 bps. Oleh karena itu, mungkin saja saat ini akan ada perbalikan. Meski BI-Rate diperkirakan turun sebesar 25 bps, suku bunga SRBI mungkin bisa turun lebih banyak,” jelas Helmi. Di sisi lain, Helmi mengingatkan adanya beberapa risiko yang masih perlu diperhatikan, terutama terkait dengan aliran modal masuk ke pasar keuangan Indonesia, khususnya di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Menurut pantauan data *global fund flows* Citi, aliran modal masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum menunjukkan angka yang menguat secara keseluruhan. Helmi mencatat bahwa aliran masuk dana ke Indonesia saat ini kemungkinan merupakan dampak dari pergeseran posisi investor dalam portofolionya. Sementara itu, portofolio negara-negara berkembang kemungkinan belum mendapatkan aliran modal masuk yang signifikan. “Implikasi dari situasi ini adalah keberlanjutan aliran masuk ke Indonesia kemungkinan akan lebih sensitif terhadap dinamika valuasi atau pergerakan harga-harga aset keuangan,” kata Helmi. Selain itu, risiko eksternal yang berhubungan dengan pemilu di Amerika Serikat juga perlu untuk diperhatikan. Pasar menantikan apakah akan terjadi perang tarif baru antara AS dan Tiongkok setelah pemilu. Helmi menjelaskan bahwa selama pemerintahan Donald Trump antara tahun 2016 hingga 2020, setiap pengenaan tarif oleh AS terhadap barang-barang Tiongkok biasanya berlipat pada penguatan dolar, yang berdampak pada devaluasi mata uang Tiongkok atau Chinese Yuan. Hal ini menjadi resiko bagi nilai tukar negara-negara berkembang karena Tiongkok merupakan jangkar bagi nilai tukar di kawasan ini. Terakhir, Helmi menekankan pentingnya memantau posisi investor asing di Indonesia. Ia menyatakan bahwa instrumen moneter jangka pendek di negara ini berpotensi berbalik arah jika suku bunga domestik mengalami penurunan. “Sebab, posisi asing di pasar instrumen keuangan jangka pendek di Indonesia cukup signifikan. Jika itu berbalik, dampak positif dari arus modal masuk ke pasar SBN mungkin akan tereduksi,” pungkas Helmi. ANTARA