JAKARTA –
**Borneonews**, Beijing - China berharap dapat terus melanjutkan kerja sama dengan Jepang dan membangun hubungan yang konstruktif setelah era pemerintahan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan dalam keterangan tertulis bahwa China berkomitmen untuk bekerja sama dengan Jepang sesuai dengan semangat empat dokumen politik yang telah disepakati oleh kedua negara. Hal ini bertujuan untuk secara komprehensif memajukan hubungan strategis yang saling menguntungkan serta membangun hubungan yang konstruktif dan stabil antara China dan Jepang. Keempat dokumen politik yang menjadi landasan hubungan antara Jepang dan China adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat komunike bersama yang ditandatangani pada tahun 1972 antara PM Kakuei Tanaka dari Jepang dan PM Zhou Enlai dari China. Kesepakatan ini mengakhiri keadaan tidak normal antara kedua negara setelah berakhirnya Perang Dunia II serta menegaskan penolakan China terhadap permintaan repatriasi masa perang. Dokumen kedua adalah perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1978. Perjanjian ini menegaskan bahwa kedua negara sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan dengan cara damai dan menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan militer. Selanjutnya, dokumen ketiga dibuat ketika Presiden China, Jiang Zemin, melakukan kunjungan sebagai tamu negara ke Jepang pada tahun 1998. Dokumen keempat terkait dengan kunjungan Presiden Hu Jintao ke Jepang sebagai tamu negara pada tahun 2008. Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak menyatakan komitmen untuk mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama. Di tengah harapan kerja sama tersebut, Lin Jian enggan berkomentar mengenai pernyataan PM Kishida yang menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk periode kedua sebagai perdana menteri. Kishida mengungkapkan keinginannya untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang pembaruan dan transparansi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya. "Kami telah mencatat pengumuman tersebut. Ini adalah urusan dalam negeri Jepang. Kami tidak memiliki komentar tentang hal itu, tetapi China dan Jepang adalah dua negara bertetangga yang penting," tambah Lin Jian. Selain itu, PM Kishida dalam pernyataannya tidak menyebutkan individu tertentu sebagai kandidat pilihan untuk menggantikan posisinya dalam kepemimpinan LDP. Pada bulan September 2024, pemilihan umum dijadwalkan berlangsung untuk memilih ketua baru LDP yang berkuasa, yang akan menggantikan posisi Kishida. Pemenang dalam pemilihan ini berpotensi menjadi perdana menteri Jepang yang baru. Kepercayaan publik terhadap PM Kishida juga mengalami penurunan tajam dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini semakin diperburuk dengan terungkapnya skandal mengenai dana fraksi LDP yang tidak dilaporkan pada akhir tahun 2023. Diketahui bahwa lima fraksi dalam partai yang berkuasa diduga menerima uang dari berbagai acara penggalangan dana yang tidak mereka laporkan. Sejumlah anggota senior LDP sedang diperiksa, dan beberapa politikus bahkan mengundurkan diri di tengah skandal tersebut. ANTARA