SEMARANG –
**Borneonews, Semarang** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah mengajak jajaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kepala Perwakilan BPK Jateng, Karyadi, menyampaikan hal ini di Semarang pada hari Kamis. Karyadi menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan barometer nasional, sehingga kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 pemerintah kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Dia menekankan pentingnya mempertahankan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan laporan keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Karyadi usai melakukan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Jateng. Karyadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur. Ia menggantikan pejabat lama, Hari Wiwoho, yang kini berpindah tugas menjadi Inspektur Utama di Inspektorat Penegakan Integritas BPK RI. Karyadi menyatakan, "Di sini sudah disebutkan 36 juga sudah WTP, dan di Jatim 39 juga sudah WTP. Artinya, saya diberi amanah sama pimpinan itu untuk menambah sinergi kolaborasi, termasuk komunikasi dan itu sangat penting sekali." Selain memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK juga memiliki tanggung jawab terhadap akuntabilitas dan transparansi anggaran. Karyadi menekankan bahwa program-program yang dijalankan harus menjangkau kesejahteraan masyarakat. "BPK bukan hanya memberi opini-opini, artinya benar-benar kesejahteraan masyarakat itu kita harus kawal. Bukan hanya sekadar pengelolaan keuangan yang bagus, tetapi benar-benar menjangkau kesejahteraan rakyat yang sebenarnya dan saya kira ini sangat penting sekali," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, menyampaikan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng sangat baik. Hingga akhir tahun 2023, tingkat penyelesaian tersebut mencapai 93,52 persen, yang melebihi target nasional sebesar 75 persen. Meskipun demikian, Ahmadi berpesan agar prestasi ini tetap ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa jika terdapat kendala, bisa langsung dikonsultasikan dan dibahas dengan BPK Perwakilan Jateng. Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, berharap agar sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan dalam kepemimpinan yang akan datang. Terutama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Nana Sudjana menambahkan, "Atas saran ataupun rekomendasi yang telah diberikan selama ini, Pemprov Jateng dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan dapat mempertahankan opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut." ANTARA