JAKARTA –
**Borneonews**, Moskow - Pemerintah Rusia menyatakan keprihatinan terkait langkah militerisasi yang diambil oleh Turki di kawasan Mediterania timur, khususnya terkait rencana pendirian pangkalan militer di Siprus Utara. Kesiapan Turki dalam mendirikan fasilitas militer tersebut dianggap dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik regional. Yuri Pilipson, Direktur Departemen Eropa Keempat Kementerian Luar Negeri Rusia, menyampaikan pentingnya memahami situasi tersebut. Menurutnya, Rusia memantau perkembangan di Mediterania timur dengan seksama, mengingat wilayah ini sangat penting dalam aspek keamanan. “Kami menentang militerisasi dan tindakan apa pun yang dapat meningkatkan potensi konflik,” ungkap Pilipson dalam wawancaranya dengan kantor berita *Sputnik*. Lebih lanjut, Rusia berkomitmen untuk membantu menemukan solusi yang seimbang terkait masalah Siprus. Menurut Pilipson, solusi yang diusulkan harus komprehensif, layak, dan adil serta berada dalam kerangka hukum internasional yang telah disepakati. Ia menegaskan bahwa semua resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB harus diperhatikan. Hal ini termasuk memperhatikan kepentingan dan keprihatinan sah dari kedua komunitas yang ada, yaitu komunitas Turki di Siprus Utara dan Yunani Siprus. Pernyataan Rusia ini muncul setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada bulan Juli mengisyaratkan bahwa Ankara mungkin akan membangun pangkalan angkatan laut dan fasilitas militer lainnya di Siprus Utara. Sejak tahun 1974, Siprus secara de facto telah terbagi menjadi wilayah Yunani dan Turki. Meskipun Republik Turki Siprus Utara diproklamirkan pada tahun 1983 dengan dukungan Ankara, negosiasi terkait reunifikasi pulau tersebut telah berlangsung hampir tanpa henti sejak pemisahannya. Putaran terakhir dari perundingan mengenai reunifikasi Siprus berlangsung di kota Crans-Montana, Swiss, pada bulan Juli 2017. Namun, pertemuan tersebut gagal mencapai kata sepakat antara kedua pihak yang terlibat. Keberlanjutan konflik dan ketidakpastian di kawasan ini semakin diperumit oleh langkah-langkah militerisasi yang diambil oleh negara-negara yang terlibat. ANTARA