JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Wacana penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) berpotensi diarahkan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, terutama roda empat, dibandingkan dengan semua jenis kendaraan. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Ishak Razak, peneliti senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Ishak menjelaskan bahwa skema ini akan mengalihkan subsidi secara lebih tepat sasaran dan membuka peluang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam penyediaan BBM dengan kadar sulfur yang lebih rendah. Ia menambahkan, jika penyesuaian subsidi diterapkan pada kendaraan penumpang pribadi yang saat ini mengonsumsi 43,1 persen dari total BBM bersubsidi, dampak inflasi yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 0,37 persen. Sebaliknya, jika subsidi dihapuskan secara keseluruhan, inflasi dapat melonjak hingga 5,3 persen. Saat ini, populasi kendaraan penumpang pribadi di Indonesia tercatat sebanyak 29,7 juta unit. Di sisi lain, sepeda motor dan kendaraan umum yang mencapai 113,8 juta unit menyerap 53,9 persen dari total BBM bersubsidi. Dalam konteks pengeluaran, Ishak mencatat bahwa 10 persen rumah tangga paling bawah, atau sekitar 250 juta orang, mengeluarkan ongkos BBM sebesar Rp108.400 per bulan. Sementara itu, 10 persen teratas menghabiskan hingga Rp482.700 per bulan. Menariknya, pengeluaran untuk BBM rumah tangga miskin mencapai 7 persen dari total pendapatan mereka, sedangkan pada penduduk dengan tingkat kekayaan tertinggi hanya berkisar di 3,5 persen. Ishak menegaskan bahwa pengeluaran rumah tangga miskin dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk kaya. Penyesuaian terhadap subsidi BBM, menurutnya, dapat memperlebar ruang fiskal pemerintah. Ini memungkinkan pemerintah untuk merelokasikan anggaran untuk sektor-sektor lain yang vital, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. "Bisa juga untuk penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara ekonomi, hal ini akan memberikan manfaat," ujarnya. Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Safrudin, sependapat mengenai perlunya penyesuaian subsidi. Ia berpendapat bahwa subsidi harus disesuaikan agar lebih tepat sasaran dan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama dengan peningkatan kualitas BBM yang diberikan. "Otomatis, kelompok masyarakat menengah atas tidak berhak atas subsidi. Mereka harus bersedia untuk membayar harga BBM yang lebih tinggi karena adanya biaya tambahan," ungkap Ahmad. Ahmad juga menegaskan pentingnya pemerintah memastikan bahwa penyesuaian harga BBM tepat sasaran dan meminimalkan dampak inflasi yang mungkin terjadi. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2017 mengenai Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru untuk kategori M, N, dan O. Peraturan ini mencakup adopsi standar emisi EURO IV untuk bahan bakar kendaraan, termasuk pengurangan kadar sulfur yang tinggi. Ahmad menggarisbawahi bahwa peningkatan emisi dari sektor transportasi memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan teknologi kendaraan, pengelolaan lalu lintas, pengembangan transportasi publik, serta penerapan insentif dan penegakan hukum yang lebih ketat. "Peningkatan kualitas bahan bakar dan teknologi kendaraan bisa diterapkan secara seiring dengan langkah-langkah lainnya, namun tidak bisa diabaikan," pungkasnya. ANTARA