JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pelaksana harian Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Faisal Syarif, menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi target nasional, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah. Faisal menyatakan, "Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal." Pernyataan ini mencerminkan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mencapai tujuan tersebut. Kemiskinan ekstrem harus menjadi perhatian serius, karena dampaknya sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga produktivitas. Menurut Faisal, kemiskinan ekstrem dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut mencakup makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Kualitas hidup yang baik tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh akses terhadap layanan sosial yang memadai. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang, yang setara dengan sekitar 9,36 persen dari total penduduk. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 250 ribu orang dibandingkan dengan data tahun lalu dan berkurang 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022. Tren penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada Maret 2021, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 2,14 persen, turun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022, dan semakin menurun menjadi 1,12 persen pada Maret 2023. Jika tren ini terus berlanjut, Faisal memprediksi bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia akan mendekati nol persen pada tahun 2024, atau setidaknya di bawah 0,5 persen. Faisal juga menggarisbawahi pentingnya daerah untuk menyiapkan skema bagi masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Ini termasuk penyediaan lapangan kerja dan pendampingan, seperti pelatihan usaha, untuk mencegah masyarakat jatuh kembali ke dalam kemiskinan ekstrem. Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) mengenai strategi yang harus dilakukan untuk keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Langkah tersebut mencakup penguatan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal. "Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan pendekatan yang strategis berdasarkan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah dan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut," tutup Faisal. ANTARA