JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Polda Metro Jaya telah menyiapkan 3.457 personel untuk mengamankan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 16 Agustus 2024, mulai pukul 09.30 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa jumlah personel pengamanan ini terdiri dari 3.137 personel Polri, 223 personel TNI, dan 97 personel dari Pemda. Penempatan dan pola pengamanan akan dilakukan di sekitar Gedung DPR/MPR, Bundaran HI, serta Patung Kuda. Pengamanan juga akan mencakup rute perjalanan Presiden dari Istana Negara menuju Gedung DPR/MPR, guna memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Ade Ary menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pengamanan ini, pihaknya akan mengedepankan upaya preventif serta penegakan hukum yang didukung oleh intelijen. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi unjuk rasa, kemacetan lalu lintas, serta ancaman teror yang mungkin mengganggu jalannya acara. Sekitar 2.022 tamu undangan dijadwalkan hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR- DPD Tahun 2024. Tamu undangan tersebut terdiri dari berbagai kalangan, di mana 1.222 tamu akan berada di dalam Gedung Nusantara dan sekitar 800 tamu undangan ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menjelaskan bahwa format Sidang Tahunan akan diadakan sebagai rangkaian bersama Sidang Bersama DPR - DPD, dan pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di antara para tamu undangan adalah Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, serta Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, juga hadir mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, serta menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri. Di samping itu, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, ketua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, serta perwakilan teladan dari daerah di seluruh Indonesia juga akan turut menghadiri acara tersebut. ANTARA