JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong agar pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memaksimalkan keterlibatan platform digital lokal dalam setiap program yang dilaksanakan. Langkah ini dianggap penting sebagai wujud nyata dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan platform anak bangsa. Ini diharapkan dapat memperluas efek berganda, terutama dari sisi ekonomi. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Fiki Satari, dalam pernyataan tertulisnya, menjelaskan ada empat alasan utama mengapa platform digital lokal harus diprioritaskan dalam agenda nasional. Pertama, pemberdayaan platform lokal menyediakan kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, terdapat kebijakan pemerintah yang mengharuskan alokasi 40 persen belanja dari kementerian dan lembaga untuk produk domestik. Dengan melibatkan platform lokal dalam program tersebut, diharapkan dapat membangkitkan bisnis pelaku usaha domestik. “Ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput,” ujar Fiki. Kedua, keterlibatan platform lokal dapat meningkatkan efisiensi bisnis tanpa mengesampingkan perluasan jangkauan. Fiki mencatat bahwa platform digital lokal telah terbukti memiliki infrastruktur dan jaringan yang mapan. Hal ini memungkinkan distribusi layanan yang lebih efisien dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk daerah-daerah yang mungkin sulit diakses. “Tentu saja, platform digital lokal memiliki keunggulan dalam memahami kondisi dan situasi yang ada di Indonesia,” tambahnya. Ketiga, dari sisi inovasi dan adaptasi, teknologi yang dikembangkan oleh platform lokal sudah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Dengan demikian, program-program pemerintah diyakini akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan relevan. Keempat, penggunaan platform digital lokal juga sebagai indikator bahwa Indonesia memiliki kedaulatan digital, sembari tetap menjamin kerahasiaan data pengguna aplikasi. Eksistensi platform digital lokal perlu ditunjukkan kepada dunia internasional agar platform asing tidak dengan mudah masuk ke pasar Indonesia. Ini menjadi relevan mengingat adanya kasus seperti Temu, platform digital asal China, yang dinilai mengancam pelaku usaha dalam negeri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Saya tentu sangat berharap pemerintah akan terus melibatkan platform digital lokal untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah, khususnya yang melibatkan masyarakat secara luas,” pungkas Fiki. ANTARA