JAKARTA –
**Borneonews**, Bangkok — Partai oposisi terbesar di Thailand, Partai Rakyat, telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan dukungan terhadap calon perdana menteri dari koalisi pemerintah. Pernyataan ini diungkapkan menjelang pemungutan suara yang akan berlangsung pada sesi parlemen pada hari Jumat untuk memilih kepala pemerintahan. Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengungkapkan bahwa fraksi mereka, yang merupakan fraksi terbesar di parlemen, akan terus memimpin oposisi dan tidak akan mendukung koalisi pemerintah dalam pemilihan perdana menteri yang dijadwalkan. Hal ini disampaikan dalam kutipan dari surat kabar *Thairath* pada hari Kamis. Partai Rakyat merupakan penerus dari Partai Move Forward (Bergerak Maju), sebuah partai progresif yang dibubarkan pekan lalu melalui putusan pengadilan konstitusi. Pembubaran tersebut terjadi akibat tuduhan bahwa partai tersebut merongrong sistem politik monarki konstitusional Thailand. Putusan pengadilan tersebut juga berdampak pada sejumlah anggota parlemen, di mana beberapa dari mereka kehilangan jabatannya karena mantan pemimpin Partai Move Forward dilarang beraktivitas dalam politik selama 10 tahun. Meskipun demikian, fraksi Partai Rakyat masih mempertahankan posisinya sebagai fraksi terbesar di majelis rendah parlemen dengan 143 anggota. Pada hari sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Thailand mengambil langkah untuk memecat Perdana Menteri Srettha Thavisin akibat tuduhan pelanggaran etika dalam konstitusi negara tersebut. Dalam kesempatan tersebut, fraksi-fraksi di parlemen diharapkan untuk mengonfirmasi calon mereka untuk posisi perdana menteri. Calon pertama yang diajukan oleh koalisi pemerintah dijadwalkan akan dipilih pada sesi parlemen yang berlangsung pada hari Jumat. Hingga saat ini, Partai Rakyat sendiri belum mengajukan calon untuk posisi tersebut, menambah ketegangan menjelang pemungutan suara yang akan datang. ANTARA