SURABAYA –
**Borneonews, Kediri** Pemkot Kediri, yang terletak di Jawa Timur, menggelorakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Pihak pemerintah setempat menyatakan harapan agar kegiatan demokrasi tersebut dapat berlangsung dengan penuh kedamaian. Pilkada kali ini dianggap memiliki kompleksitas kerawanan serta karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, untuk pertama kalinya, Provinsi Jawa Timur akan mengadakan beberapa pemilihan secara bersamaan. Pemilihan tersebut mencakup calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat, Penjabat Wali Kota Kediri, Zanariah, menekankan pentingnya menganalisis peningkatan intensitas kegiatan politik yang dapat menimbulkan potensi kerawanan keamanan. Beberapa isu yang patut menjadi perhatian, menurutnya, antara lain adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu yang dapat memecah belah, kampanye negatif, serta penyebaran hoaks yang dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemkot Kediri berkomitmen untuk bekerja keras dalam menjamin pelaksanaan pilkada 2024 agar terlaksana dengan aman, lancar, dan damai. Mereka berencana memetakan berbagai potensi kerawanan dan melaksanakan penanganan dengan cara yang profesional serta berkelanjutan. Zanariah menambahkan perlunya memperkuat solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri, menjaga netralitas kedua institusi tersebut, serta mengutamakan langkah-langkah proaktif, termasuk deteksi dini. Pihaknya juga akan melaksanakan deklarasi pilkada damai di masing-masing wilayah, melibatkan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan, serta melakukan penegakan hukum secara adil. Kepala Polres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan 2.285 personel dalam pengamanan pilkada 2024. Rincian personel tersebut terdiri dari 576 personel dari Polres Kediri Kota, 31 personel TNI, dan 1.678 personel Linmas Kota Kediri. Personel ini tidak hanya akan dikerahkan untuk mengamankan kantor penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga untuk patroli dan pengamanan di 839 tempat pemungutan suara (TPS) yang tergolong kurang rawan. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian seluruh tahapan operasi. Sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus, juga dilakukan apel serupa di tingkat provinsi, menetapkan kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada di Kota Kediri. Polda Jawa Timur beserta jajaran dan instansi terkait lainnya, didukung oleh TNI, akan melaksanakan Operasi "Mantap Praja Semeru 2024". Operasi ini akan berlangsung dari 19 Agustus hingga 31 Desember 2024, dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif untuk menjaga keamanan selama tahapan pilkada. Adapun kegiatan apel pasukan tersebut berlangsung di Balai Kota Kediri diikuti dengan penandatanganan deklarasi damai yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk Ketua FKUB, Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, forum rektor, serta organisasi kepemudaan dan profesi lainnya. Penandatanganan juga melibatkan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta forkopimda Kota Kediri. Acara ditutup dengan simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota). ANTARA