GORONTALO –
**Borneonews**, Kabupaten Boalemo - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Gorontalo baru-baru ini melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait penanganan aduan pelanggaran HAM serta pengenalan pos pelayanan hukum dan HAM di Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis. Dalam paparannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar, menyampaikan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran terkait HAM yang terjadi di masyarakat, mencakup berbagai isu seperti masalah tanah, urusan rumah tangga, hingga interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pagar menegaskan komitmen Kemenkumham Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo dalam pembangunan pos pelayanan hukum dan HAM di setiap desa. “Kami bersama Dinas Sosial dan PMD akan membuat pos pelayanan hukum dan HAM di setiap desa, yang gunanya untuk menerima aduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat yang ada di desa,” ujar Pagar Butar Butar. Kegiatan bimbingan teknis ini dianggap penting oleh Pagar, karena akan memberikan bekal pengetahuan yang diperlukan bagi para kepala desa mengenai Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang HAM, diharapkan kepala desa dapat lebih sigap dan efektif dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Pagar Butar Butar juga berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo, terutama Dinas Sosial dan PMD, dapat memberikan bimbingan yang optimal kepada seluruh kepala desa yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani masalah-masalah hukum dan HAM yang ada di kalangan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo telah melakukan kegiatan serupa dengan memberikan bimbingan kepada para kepala desa di Kabupaten Pohuwato mengenai penanganan aduan pelanggaran HAM serta pengenalan pos pelayanan hukum dan HAM. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia di wilayah Gorontalo. ANTARA