SEMARANG –
**Borneonews**, Banyumas - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah, telah menyetujui kerja sama untuk memperkuat ekonomi daerah. Kerja sama ini dilakukan dalam konteks pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan. Kesepakatan tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala KPw BI Purwokerto, Christoveny, dan Penjabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berlangsung di Pendopo Balai Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Christoveny menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman merupakan wujud dari penguatan sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Fokus dari kesepakatan ini mencakup penguatan ekonomi dan keuangan digital, serta pengendalian inflasi. Selain itu, nota kesepahaman ini juga sejalan dengan pembahasan yang berlangsung pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Pulau Jawa yang diadakan sehari sebelumnya. Dalam rapat tersebut, dua isu utama disampaikan. Isu pertama berkaitan dengan anomali cuaca yang diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena La Nina diperkirakan akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Isu kedua menekankan perlunya peningkatan ketahanan pangan seiring dengan penurunan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan di Pulau Jawa. Menurut Christoveny, alih fungsi lahan di Pulau Jawa diperkirakan cukup signifikan, terutama untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional serta pengembangan industri dan permukiman. Berkenaan dengan hal ini, terdapat beberapa strategi yang diusulkan dalam rakor TPIP dan TPID untuk pengendalian inflasi di masa mendatang. Strategi tersebut antara lain meliputi implementasi IP 400 dan penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian. Pemerintah daerah juga diminta untuk menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, direkomendasikan untuk melaksanakan ekstensifikasi, urban farming, dan pemanfaatan lahan tidur. Sementara itu, Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, memberikan respons positif terhadap penandatanganan nota kesepahaman yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya dalam hal pengendalian inflasi. Menurutnya, terdapat tiga variabel penting dalam pengendalian inflasi, yaitu ketersediaan barang, harga yang terjangkau, dan kelancaran distribusi. Hanung menjelaskan bahwa Kabupaten Banyumas menghadapi enam persoalan utama di bidang pertanian. Pertama, lahan pertanian yang mulai berkurang dan minat masyarakat untuk menjadi petani juga menurun. Kedua, akses terhadap modal dan teknologi perlu ditingkatkan. Tiga, dampak perubahan iklim turut menjadi tantangan. Keempat, masalah harga dan pemasaran produk pertanian. Kelima, infrastruktur pertanian yang perlu diperbaiki. Terakhir, pendidikan dan pelatihan bagi petani. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ini, Pj Bupati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan anggaran untuk infrastruktur pertanian melalui perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. ANTARA