BANJARMASIN –
**Borneonews**, Banjarmasin - Tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di Pulau Kalimantan telah sepakat untuk membentuk pengawasan poros Kalimantan. Inisiatif ini merupakan bentuk sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel), Dwijo Muryono, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan guna menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat. Hal ini dikatakan saat sebuah pertemuan di Banjarmasin. Dwijo menambahkan bahwa peningkatan kerja sama lintas Kantor Wilayah tersebut mencakup pertukaran informasi terkait pengawasan di bidang kepabeanan, cukai, serta narkotika, prekursor, dan psikotropika (NPP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait barang-barang tersebut. Selain itu, para kepala kantor wilayah juga merumuskan strategi untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi di masing-masing Kanwil, yaitu Kanwil Kalbagsel, Kanwil Kalimantan Bagian Timur, dan Kanwil Kalimantan Bagian Barat. Beragam permasalahan yang ada akan ditangani dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Dwijo juga menyoroti salah satu fokus perhatian dalam pengawasan, yaitu peredaran produk hasil tembakau ilegal dan minuman beralkohol yang mengandung etil. Produk-produk ini seringkali mengganggu pasar dan kebijakan kesehatan masyarakat jika tidak diawasi dengan ketat. Di sisi lain, DJBC juga mengoptimalkan tugasnya sebagai pengumpul pendapatan negara. Untuk Kanwil DJBC Kalbagsel, Dwijo melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil menghimpun penerimaan negara dari sektor bea masuk, bea keluar, dan cukai yang mencapai lebih kurang Rp539 miliar sepanjang tahun 2023. Rincian penerimaan tersebut terdiri dari sektor bea masuk sebesar Rp141.326.585.000, bea keluar dengan total Rp538.347.900.000, dan cukai yang mencapai Rp1.009.876.000. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terus meningkatkan kontribusi DJBC bagi negara serta menjaga stabilitas dan keamanan perekonomian di wilayah Kalimantan. ANTARA