SURABAYA –
**Borneonews**, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, menetapkan fokus anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025 pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan secara maksimal. "Fokus kami adalah memastikan penggunaan APBD 2025 memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga. Di antaranya adalah melalui pembangunan sekolah negeri baru dan realisasi rencana pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan, serta penambahan puskesmas pembantu dan fasilitas kesehatan yang layak dan mudah terjangkau," ungkapnya. Dalam APBD yang sebesar Rp12,3 triliun, terdapat alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pelayanan publik. Adi berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Surabaya. Ia juga menekankan dukungannya terhadap program padat karya yang telah berjalan di Pemerintah Kota Surabaya. Dalam bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit di Surabaya Selatan menjadi prioritas untuk menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. "Saat ini, Kota Surabaya memiliki dua rumah sakit, yaitu RSUD Suwandhie dan RSUD Bhakti Darma Husada. Selain itu, rumah sakit di Surabaya Timur akan segera dioperasikan, sehingga totalnya menjadi empat rumah sakit," terangnya. Adi mengungkapkan kebanggaannya bahwa penetapan APBD 2025 dilakukan menjelang peringatan ke-79 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. "Ini merupakan kado istimewa saat peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia," tambahnya. Selain pendidikan dan kesehatan, DPRD juga akan terus memperhatikan penanganan masalah banjir yang menjadi tantangan bagi Kota Surabaya pada tahun 2025. "Karena Kota Surabaya merupakan wilayah hilir, permasalahan banjir harus ditangani secepatnya dan dengan cara yang optimal," kata Adi. Ia menekankan pentingnya memperpendek durasi genangan air jika banjir terjadi di Kota Surabaya. "Genangan yang terjadi tidak boleh meluas, dan harus cepat surut agar warga tidak terganggu oleh permasalahan klasik ini," jelasnya. Sebagai legislator, Adi menyampaikan keresahannya agar penanganan banjir di tahun 2025 dapat dilakukan secara lebih serius oleh Pemerintah Kota Surabaya. "Pemerintah kota perlu meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan banjir, seperti mempersempit luas dan kedalaman genangan serta mempercepat waktu resapan air," tutupnya. ANTARA