JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengumumkan bahwa Indonesia akan menampilkan berbagai inovasi finansial yang telah dilakukan di negara ini dalam agenda *High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships* (HLF-MSP) 2024. Forum ini akan menjadi platform bagi negara-negara untuk berbagi inisiatif dan kolaborasi dalam pengembangan pembiayaan yang inovatif. Salah satu sub tema yang akan dibahas dalam HLF-MSP 2024 adalah *"Advancing Development through Innovative Financing"* yang merupakan bagian dari tema besar *"Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change."* Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani, saat menghadiri Media Briefing Road to HLF-MSP dan Indonesia Africa Forum II 2024 secara virtual, menjelaskan bahwa akan ada sesi khusus yang membahas tentang inovasi finansial. Dalam sesi ini, Indonesia berencana untuk memamerkan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan, dengan harapan dapat ditularkan dan didiskusikan pada tingkat global. Salah satu inisiatif yang akan ditampilkan adalah Global Blended Finance Alliance (GBFA). Inisiatif ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pendanaan campuran untuk mendukung transisi ramah lingkungan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan. Di samping itu, Indonesia juga akan memperkenalkan *green sukuk*, yang merupakan instrumen investasi berbentuk obligasi atau *underlying asset* berbasis prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan serta berkelanjutan, sejalan dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Forum HLF-MSP juga akan mengangkat sub tema *“Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation.”* Dalam diskusi ini, Hendra Prabandani mengemukakan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju, defisiensi teknologi, serta ketergantungan impor pada beberapa komoditas tertentu. Dalam konteks tersebut, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di negara-negara berkembang. Melalui kolaborasi antara negara berkembang, sektor swasta, dan negara maju, diharapkan akan terjadi pengurangan *gap* antara negara berkembang dan negara maju yang tergabung dalam *global north*. Diharapkan bahwa kerja sama ini akan memperburuk peluang dan akses pada teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke dalam perdagangan global. Hendra menegaskan bahwa segala upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, efisiensi, serta integrasi dalam *global supply chain* (rantai pasok global). Adapun sub tema terakhir yang akan dibahas adalah *“Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy.”* Penting bagi Indonesia untuk terus berinovasi dan maju sesuai dengan negara-negara maju dan memimpin negara-negara *global south*. Dalam hal ini, Hendra mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan harus bersifat berkelanjutan atau *sustainable development*, dengan mengandalkan prinsip-prinsip *circular economy* atau *sustainable economy*. Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menekankan pentingnya mempersiapkan informasi yang kuat dan realistis bagi publik, terutama terkait solusi pembiayaan alternatif untuk mencapai target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Tujuan tersebut adalah untuk menarik perhatian serta membangun solidaritas global melalui kemitraan multi pihak, khususnya dengan negara-negara Selatan, termasuk Afrika. Indonesia berkomitmen untuk membentuk mekanisme pembiayaan yang akan memfasilitasi pengeluaran pembangunan di Afrika. Pemanfaatan potensi besar Afrika dalam sepuluh tahun ke depan dipandang sebagai langkah yang strategis, mengingat wilayah ini akan mendominasi pertumbuhan populasi dunia. Dengan demikian, komitmen terhadap pembiayaan alternatif diharapkan dapat menarik perhatian global dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Selatan, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan. ANTARA