JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa tiga pimpinan DPR RI akan berangkat menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah menyelesaikan Sidang Tahunan MPR pada hari Jumat. Tiga pimpinan tersebut adalah Ketua DPR Puan Maharani, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar, yang telah mengonfirmasi kehadiran mereka. Kepergian ketiga pimpinan DPR tersebut mengikuti langkah Presiden RI yang juga akan berangkat ke IKN setelah mengikuti sidang tahunan MPR. Para pejabat dari eksekutif dan legislatif tersebut akan langsung menuju IKN untuk melakukan persiapan dalam rangka mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada hari Sabtu, 17 Agustus. Indra Iskandar menambahkan bahwa ada kemungkinan pimpinan DPR lainnya juga akan ikut serta dalam perjalanan ke IKN untuk menghadiri upacara tersebut, meskipun belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai hal ini. Sementara itu, dijadwalkan sebanyak 2.022 tamu undangan akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 pada hari Jumat, 16 Agustus, pukul 9.30 WIB, yang bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa jumlah undangan tersebut terdiri atas 1.222 undangan yang akan berada di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang akan ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI. Format Sidang Tahunan MPR RI yang digelar dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 akan tetap mengikuti pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebagai informasi, tamu undangan tersebut termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, hadir pula mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR/DPD RI, pimpinan lembaga negara, anggota MPR RI, serta menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri. Terdapat juga ketua lembaga pemerintah non-kementerian, badan-badan, serta pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan perwakilan teladan dari seluruh Indonesia. ANTARA