MANOKWARI –
**Borneonews**, Manokwari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat menghimpun data mengenai realisasi Belanja Negara di wilayah tersebut selama periode Januari hingga Juni 2024. Total belanja yang terrealisi mencapai Rp7,1 triliun, yang setara dengan 36,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp19,3 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, menyampaikan di Manokwari bahwa terdapat dua kategori besar dalam Belanja Negara, yaitu belanja kementerian/lembaga dan belanja transfer ke daerah (TKD). Dalam rincian, serapan belanja untuk kementerian dan lembaga telah mencapai Rp3,4 triliun, yang berarti 42,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8 triliun. Sementara itu, belanja TKD terealisasi sebanyak Rp3,7 triliun, yang berkontribusi sebesar 32,8 persen dari total pagu Rp11,3 triliun. Purwadhi mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2024, total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mencapai 19,13 persen dari target yang ditetapkan. Kinerja belanja ini diperkirakan akan terus meningkat menjelang akhir tahun anggaran. Beberapa komponen belanja kementerian/lembaga yang telah terserap meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,4 triliun, belanja barang juga Rp1,4 triliun, belanja modal mencapai Rp507,6 miliar, belanja untuk bantuan sosial senilai Rp4,70 miliar, dan belanja lainnya yang terhitung hanya Rp0,11 miliar. Dari semua komponen belanja tersebut, bantuan sosial menunjukkan persentase penyerapan tertinggi, yaitu 64,4 persen dari pagu Rp7,3 miliar. Sementara itu, belanja pegawai mencapai 57,1 persen dari pagu Rp2,5 triliun, belanja barang dengan 39,7 persen dari pagu Rp3,5 triliun, dan belanja modal sebesar 27,7 persen dari pagu Rp1,8 triliun. Adapun, komponen belanja lainnya baru menyerap 0,44 persen dari pagu sebesar Rp26,6 miliar. Pada bagian TKD, komponen yang terdiri dari dana bagi hasil tercatat lebih dari Rp1 triliun, atau 31,3 persen dari pagu Rp3,2 triliun. Selain itu, dana alokasi umum mencapai Rp1,9 triliun, yang merupakan 44,2 persen dari pagu Rp4,3 triliun. Dana alokasi khusus tercatat Rp238,3 miliar, setara dengan 17,8 persen dari pagu Rp1,3 triliun. Lebih lanjut, dana otonomi khusus realisasinya mencapai Rp189,1 miliar yaitu 10,8 persen dari pagu senilai Rp1,7 triliun. Sementara itu, Dana Desa terserap dengan jumlah Rp356,7 miliar, atau 52,3 persen dari total pagu Rp681,1 miliar. Dana insentif fiskal juga menunjukkan serapan sebesar Rp7,21 miliar atau 50 persen dari pagu Rp14,4 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terserap mencapai Rp3,84 miliar yang merupakan 0,46 persen dari pagu Rp828,2 miliar. Sedangkan DAK non-fisik telah direalisasikan sebesar Rp234,5 miliar, yang setara dengan 35,87 persen dari pagu Rp511,3 miliar. Purwadhi menekankan pentingnya bagi pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten di Papua Barat untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, guna memastikan pembangunan dapat berjalan dengan maksimal. Ia juga mencatat bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi aktif dengan DJPb, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan instansi terkait lainnya agar penyaluran TKD dapat terlaksana sesuai harapan. Purwadhi menambahkan bahwa sebagai unit yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan, pihaknya senantiasa siap membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih baik lagi. ANTARA