PONTIANAK –
**Borneonews**, Pontianak - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan situasi keamanan dan kondisi ekonomi daerah kepada staf ahli Kementerian Politik Hukum dan HAM yang sedang melakukan kunjungan kerja ke provinsi ini. Kalbar, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dikenal sebagai daerah terpencil dan terluar dengan luas mencapai 147.307 km² yang meliputi 12 kabupaten dan dua kota. Dalam pertemuan tersebut, Harisson mengungkapkan bahwa pertumbuhan tertinggi ekonomi di Kalbar terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yang mencatatkan angka 14,99 persen. Selain itu, pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sebesar 9,73 persen. Secara keseluruhan, ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 4,76 persen secara tahunan (y-on-y), dan pada semester I 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87 persen. Gubernur Harisson juga menggarisbawahi bahwa Kalbar mencatatkan deflasi selama dua bulan berturut-turut, termasuk deflasi terdalam yang terjadi pada bulan Juli 2024, dengan angka deflasi sebesar -0,45 persen (m-to-m). Dengan demikian, Kalbar menempati posisi keenam sebagai daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Walaupun terjadi penurunan dalam produksi pertambangan, daya beli masyarakat masih tetap kuat, terutama dalam sektor pembelian alat transportasi. Dalam konteks pertemuan ini, Harisson menyampaikan harapannya agar kunjungan ini menghasilkan solusi dan masukan yang bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kalbar. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di tengah dinamika global dan regional yang berlangsung. Harisson berharap, pertemuan ini mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan di Kalimantan Barat. "Semoga kunjungan ini menghasilkan manfaat yang signifikan dan memberikan insight yang berguna dalam menghadapi tantangan yang ada," tutupnya. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa Kalimantan Barat dapat menghadapi berbagai tantangan dan menjaga stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Marsekal Muda TNI Oka Prawira menekankan bahwa Kemenko Polhukam memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi urusan kementerian terkait yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan. Ia menjelaskan bahwa stabilitas di bidang-bidang tersebut sangat krusial untuk keseluruhan stabilitas daerah. Sementara itu, Laksamana Muda Dr. Suharto memberikan masukan terkait pengoptimalan potensi sumber daya pertambangan Kalbar serta pemanfaatan tata ruang secara efektif. Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah konflik sosial yang bisa timbul akibat perebutan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama dalam pengelolaan ini. ANTARA