JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan adanya potensi pertumbuhan waralaba di Kalimantan yang berkaitan dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Potensi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi ekonomi daerah tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, menyatakan, “Ada potensi, setiap ada pergerakan penduduk tentunya ada pertumbuhan ekonomi.” Harapan ini tidak lepas dari proses yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang di Kalimantan antara lain adalah makanan dan minuman atau *food and beverage* (F&B), laundry, serta jasa kecantikan. Moga menegaskan bahwa F&B, jasa kecantikan, laundry, dan berbagai sektor lain yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat mendukung pertumbuhan waralaba di wilayah tersebut. Sebagai informasi, pemindahan ibu kota negara yang diatur dalam Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertujuan untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia tahun 2045. Target ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, dengan fokus pada akselerasi pembangunan di kawasan timur Indonesia. IKN dirancang sebagai simbol serta fungsi sentral suatu negara yang mencerminkan jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota baru harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan kota yang matang, serta memperhatikan kebutuhan dan visi jangka panjang bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan pengembangan di lokasi yang baru. Tujuan pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai langkah terbaru, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres ini secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang berkontribusi dalam pembangunan layanan dan fasilitas di IKN. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan serta pengelolaan layanan dasar atau sosial dan fasilitas komersial. ANTARA