JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah penting dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah. Menurut Presiden, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah dengan melakukan pengolahan bahan mentah di dalam negeri. “Kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya dulu di dalam negeri,” ungkap Presiden Jokowi saat penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, serta pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mencatat bahwa meskipun terdapat berbagai gugatan dari negara lain terkait kebijakan tersebut, Indonesia tetap berpegang pada prinsip sebagai negara berdaulat. Dia menekankan bahwa Indonesia tidak akan mudah dipengaruhi atau didikte oleh pihak manapun. “Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah,” jelasnya. Pelarangan ekspor bahan mentah, menurut Presiden, dimulai dari komoditas nikel, bauksit, dan tembaga, dan akan diperluas ke timah serta sektor lain yang potensial seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. "Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," tambahnya. Sidang Tahunan 2024 akan mengusung tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju". Kegiatan ini mencakup Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo diharapkan menyampaikan laporan tentang kinerja lembaga-lembaga negara dan juga melakukan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI. Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan memberikan pidato yang berisi pengantar dan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. ANTARA