JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi, menilai permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan 2024 sebagai sebuah bentuk keterusterangan terhadap kinerja kepemimpinannya. Ia menyatakan bahwa melalui pidato tersebut, masyarakat dapat menilai sejauh mana janji-janji politik yang diucapkan selama masa kampanye dapat direalisasikan. "Aspek keterusterangan ini mencerminkan kejujuran Presiden. Dalam pidato tersebut, kita dapat melihat perbandingan antara janji yang dipenuhi dan yang tidak," ujar Asrinaldi saat dihubungi. Ia menjelaskan, permintaan maaf dari Presiden juga merupakan bentuk autokritik atas kinerjanya. Menurut Asrinaldi, adalah wajar jika seorang Presiden memulai pidatonya dengan menjelaskan pencapaian yang telah diraih. Setelah menjabarkan pencapaian, menutupnya dengan permintaan maaf adalah langkah yang tepat. "Sebagai Presiden, transparansi dan sportifitas seperti ini tidaklah masalah. Namun, penilaian atas tindakan tersebut tergantung pada pandangan masyarakat," tambahnya. Asrinaldi juga mengakui bahwa sepuluh tahun masa kepemimpinan Joko Widodo memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengamati reaksi masyarakat terhadap permintaan maaf yang disampaikan. "Kita perlu menunggu bagaimana respons masyarakat atas pidato beliau. Kita mendengar berbagai kritik dari kalangan yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ungkapnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait kekecewaan dan harapan yang belum terpenuhi. "Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, dan untuk setiap cita-cita yang belum bisa tercapai," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Selama pidato, Jokowi mengulangi permohonan maaf sebanyak empat kali, menegaskan bahwa ia menyadari keterbatasannya dalam memimpin Indonesia. "Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia," ujarnya. Di samping itu, Presiden juga menyadari bahwa banyak keinginan rakyat yang belum terpenuhi selama sepuluh tahun masa jabatannya. Ia mencatat bahwa masih ada program-program pemerintah yang belum diselesaikan, dan hal ini menjadi perhatian serius dalam kepemimpinannya. ANTARA