JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 merupakan pilar penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Hal ini dicapai melalui penguatan berbagai program unggulan yang dapat berkesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa APBN 2025 dirancang dengan fokus pada "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan." Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pidato Presiden disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta. Dalam konteks ini, Indonesia perlu terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain untuk belanja, pendapatan, dan pembiayaan perlu dirancang dengan fleksibilitas agar dapat menyediakan ruang fiskal yang diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan selama masa transisi pemerintahan. Strategi kebijakan jangka pendek akan terfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi serta penguatan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Dalam hal ini, ada beberapa program yang akan menjadi prioritas. Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta membantu mengembangkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan teknis, kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Kedua, terdapat program percepatan renovasi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan *link and match education* dengan dunia usaha, bersama dengan pembangunan sekolah unggulan. Pengembangan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan menjadi bagian dari strategi ini. Selain itu, penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi juga termasuk dalam strategi untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan memastikan keterjangkauan harga pangan. Peningkatan pembiayaan bagi rumah murah untuk rakyat akan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Strategi terakhir dalam kebijakan ini adalah peningkatan permodalan bagi UMKM. Dalam kerangka strategi jangka menengah, fokus diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama-tama, diharapkan tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, serta memiliki daya saing tinggi. Ini akan dicapai melalui pendidikan bermutu, program MBG, renovasi sekolah, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial. Kedua, upaya penguatan hilirisasi dan transformasi hijau akan dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi pada ekspor. Selanjutnya, peningkatan inklusivitas dan keadilan akan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah Indonesia. Keempat, Presiden menekankan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. Selain itu, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan menjadi bagian dari strategi tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya meningkatkan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan serta akses permodalan bagi UMKM, serta memperkuat pertahanan dan keamanan serta kemandirian dalam bidang pangan dan energi. Di akhir pernyataannya, Presiden menekankan penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian integral dari pembangunan menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. ANTARA