JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 akan mengedepankan optimalisasi pendapatan, kualitas belanja, serta pembiayaan yang inovatif. Penekanan pada konsep ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dalam penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jokowi menggarisbawahi pentingnya rasio perpajakan untuk memperkuat ruang fiskal. Sementara itu, perlu ada perhatian terhadap iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan perlindungan daya beli masyarakat. "Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, supaya selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan *multiplier effects* yang kuat terhadap perekonomian," ungkap Presiden Jokowi. Lebih lanjut, RAPBN tahun 2025 juga akan berfokus pada inovasi dalam pembiayaan yang fleksibel, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian. Hal ini akan dilakukan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan. Dalam rencana besar arsitektur RAPBN 2025, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Komposisi anggaran tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan Transfer ke Daerah yang mencapai Rp919,9 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan distribusi anggaran yang seimbang antara pusat dan daerah. Sidang Tahunan 2024 mengambil tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju". Kegiatan ini meliputi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025. Dalam event ini, Presiden Jokowi akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI. Setelah itu, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR, ia akan memberikan pidato sebagai Pengantar atau Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangannya. ANTARA