JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Angka kemiskinan ekstrem tercatat menurun menjadi 0,83 persen pada tahun 2024. “Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam pidato untuk penyampaian RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 serta Nota Keuangan. Pidato tersebut disampaikan di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Selain penurunan angka kemiskinan, Jokowi juga menyampaikan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Tingkat pengangguran, misalnya, diproyeksikan turun menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Presiden menegaskan bahwa kemajuan telah terlihat, terutama pada proyek-proyek yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan, bandara, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai hal ini, pemerintah tengah melakukan reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaringan pengaman sosial. Dalam upaya mendukung pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan, program Indonesia Pintar diberikan kepada sekitar 20 juta siswa per tahun. Selain itu, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidik Misi menyasar sekitar 1,5 juta mahasiswa, sementara beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga diberikan kepada sekitar 45 ribu mahasiswa. Sektor kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Angka kematian bayi berhasil menurun dari 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran pada tahun 2023. Selainnya, angka prevalensi stunting juga mengalami penurunan dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun yang sama. Kenaikan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga menjadi salah satu pencapaian, di mana jumlah peserta meningkat dari 133 juta menjadi 273 juta pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, separuh di antaranya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah. ANTARA