JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun 2025 direncanakan mencapai Rp3.613,1 triliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI untuk Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta. Dalam penjelasannya, Presiden Joko Widodo merinci bahwa belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah yang mencapai Rp919,9 triliun. Anggaran ini diharapkan dapat mendukung berbagai sektor penting demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kategori belanja yang mendapatkan perhatian besar adalah alokasi untuk pendidikan, yang direncanakan sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk beberapa program, antara lain peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan beasiswa, hingga pengembangan riset. Selain itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun. Alokasi ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mempercepat pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dalam sektor kesehatan, anggaran yang direncanakan mencapai Rp197,8 triliun, atau setara dengan 5,5 persen dari total belanja negara. Anggaran ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan, percepatan penurunan *stunting* dan penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Ketahanan pangan juga menjadi salah satu fokus dalam anggaran ini, di mana direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Anggaran ini ditargetkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian. Selain itu, peningkatan akses pembiayaan bagi petani juga menjadi perhatian dalam program ini. Pembangunan infrastruktur mendapatkan anggaran sebesar Rp400,3 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, konektivitas, serta infrastruktur pangan dan energi. Pemerintah juga akan memprioritaskan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui anggaran ini. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp919,9 triliun bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah. Hal ini diharapkan dapat memperkokoh kerja sama antardaerah demi tercapainya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. ANTARA