JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa keberadaan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di parlemen tidak akan menciutkan fungsi legislatif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Menurutnya, keterbukaan informasi saat ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja DPR secara langsung. Dalam pernyataannya, Herman menjelaskan bahwa saat ini, masyarakat dapat menyaksikan kegiatan rapat di setiap komisi melalui siaran langsung di televisi atau melalui *streaming* di platform internet. Hal ini memberikan kesempatan bagi publik untuk melihat dan memahami proses pembahasan berbagai isu yang terjadi di DPR. Herman juga menekankan bahwa DPR telah membuka akses bagi media massa untuk meliput setiap perkembangan terkait kinerja DPR dan pemerintah. Dengan sistem yang transparan ini, dia yakin semua fraksi, baik di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan mereka terhadap kinerja pemerintah. "Itu bisa dimanfaatkan sebagai proses pengawasan," tambahnya. Sejalan dengan itu, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, tercatat ada delapan partai politik yang berhasil mengirimkan perwakilannya ke Senayan. Mayoritas dari delapan partai politik ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Berikut adalah urutan dan peringkat disertai dengan perolehan suara masing-masing partai: 1. PDIP dengan 25.387.279 suara (16,72%). 2. Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,28%). 3. Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara (13,22%). 4. PKB dengan 16.115.655 suara (10,61%). 5. Partai NasDem dengan 14.660.516 suara (9,65%). 6. PKS dengan 12.781.353 suara (8,42%). 7. Partai Demokrat dengan 11.283.160 suara (7,43%). 8. PAN dengan 10.984.003 suara (7,23%). Melalui informasi ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja wakil rakyat mereka. ANTARA