JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) Tahun 2025 dilakukan secara konstruktif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam pidato penyampaiannya mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi menekankan harapannya agar pembahasan RAPBN 2025 dapat berkontribusi bagi kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam RAPBN Tahun 2025, anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp3.613,1 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat akan berkontribusi sebesar Rp2.693,2 triliun, sedangkan transfer ke pemerintah daerah diperkirakan mencapai Rp919,9 triliun. Rincian lebih lanjut mengenai alokasi anggaran menunjukkan bahwa anggaran untuk pendidikan akan mencapai Rp722,6 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun, belanja untuk ketahanan pangan mencapai Rp124,4 triliun, serta pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun. Sementara itu, untuk pendapatan negara yang direncanakan pada tahun 2025, totalnya mencapai Rp2.996,9 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.409,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diprediksi mencapai Rp505,4 triliun. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pergeseran dalam struktur perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Pada triwulan I tahun 2014, sebelum Jokowi menjabat, kontribusi Pulau Jawa dan Sumatera terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai angka yang signifikan. Jawa berkontribusi sebesar 58,52 persen dan Sumatera 23,88 persen. Di sisi lain, Kalimantan menyumbang 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, dan Bali serta Nusa Tenggara memberikan kontribusi sebesar 2,48 persen. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua memiliki kontribusi terkecil, yakni sebesar 1,95 persen. Menjelang akhir masa pemerintahannya, pada triwulan I tahun 2024, terlihat bahwa meskipun Jawa masih mempertahankan posisinya sebagai kontributor terbesar terhadap PDB dengan kontribusi mencapai 57,70 persen, ada penurunan kontribusi dari Sumatera menjadi 21,85 persen, serta dari Kalimantan yang tercatat sebesar 8,19 persen. Dalam perkembangan positif, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur justru menunjukkan peningkatan, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen. Pernyataan dan data ini menunjukkan dinamika dalam perekonomian nasional serta harapan untuk terus memperkuat kontribusi dari berbagai wilayah di Indonesia demi menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. ANTARA