JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan seorang politisi yang memiliki pandangan seperti negarawan dalam menjalankan politik kekuasaan. Ia menekankan pentingnya peran tersebut dalam sistem pemerintahan presidensial di mana terdapat keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan. Dalam pidatonya pada sesi gabungan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Jakarta, Puan menjelaskan bahwa seorang negarawan akan berpikir ke arah masa depan yang lebih baik untuk negara, sementara politisi cenderung fokus pada hasil pemilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. "Visi tanpa kekuasaan akan sia-sia, dan kekuasaan tanpa visi akan menjadi sewenang-wenang," kata Puan. Oleh karena itu, ketika kepemimpinan negara dipegang oleh seseorang yang memiliki sikap seperti negarawan dan jiwa politik, daya kekuasaan negara akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Pemerintahan sejati harus diarahkan untuk kebaikan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan tertentu," tambahnya. Sesi tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun ini diselenggarakan dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan visi negara untuk mencapai kemajuan, termasuk pemindahan ibu kota ke Nusantara dan tujuan untuk memajukan bangsa. Sesi ini terdiri dari Sesi Tahunan MPR, Sesi Gabungan DPR dan DPD, serta Pembukaan Sidang Pleno Sesi Pertama DPR untuk periode duduk 2024-2025. Selama sesi MPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan tentang kinerja lembaga negara dan pidato terakhirnya mengenai Keadaan Negara untuk memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober 2024. Lebih lanjut, dalam Sidang Pleno, presiden juga akan mempresentasikan catatan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2025 beserta Catatan Keuangannya. ANTARA