DPR Soroti 15 Masalah Penting, Dari Serangan Siber Hingga Rupiah

**Borneonews**, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi sorotan utama bagi DPR RI. Hal ini disampaikan saat Puan memberikan pidato pada pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Dalam pidatonya, Puan menjelaskan terdapat 15 poin penting yang menjadi perhatian, yang juga merupakan isu yang diperhatikan masyarakat. Lebih lanjut, Puan menegaskan, "DPR RI, melalui fungsi pengawasan, memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat menyejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, mewujudkan rasa aman, dan lain sebagainya." Pernyataan ini mencerminkan tanggung jawab DPR RI dalam mengawasi kegiatan pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Puan juga menekankan bahwa pemerintah harus memiliki komitmen tinggi dalam menindaklanjuti berbagai keputusan hasil rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Dia menyatakan, komitmen tersebut menjadi indikator adanya saling menghormati antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dia juga mengingatkan bahwa prinsip *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, telah diatur dalam konstitusi dan bahkan diperkuat setelah amandemen pascareformasi. Puan menilai bahwa hal ini sangat krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga memberikan perhatian kepada persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Ia menegaskan bahwa DPR akan mengawal penyelenggara pemilu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga seluruh pemilih dapat menjalankan hak pilihnya secara demokratis. Berikut adalah 15 poin permasalahan yang menjadi perhatian DPR RI: 1. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional. 2. Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP). 3. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN). 5. Mafia tanah. 6. Perjudian *online*. 7. Korupsi tambang timah. 8. Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN. 9. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). 10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). 11. Alokasi kuota tambahan haji. 12. Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan. 13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring. 14. Kebijakan *cleansing* Guru Honorer. 15. Stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan menyampaikan isu-isu penting ini, DPR RI berupaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan memberi perhatian yang serius kepada berbagai isu yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. ANTARA