JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Pengamat ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi, menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja usia muda. Pernyataan ini disampaikan berkenaan dengan pengamatan terhadap angka pengangguran yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR baru-baru ini. Tadjuddin yang merupakan pengamat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 4,8 persen per Februari 2024, dari total 149,38 juta angkatan kerja. Angka ini mencakup juga penduduk usia muda yang berada dalam periode bonus demografi Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa bonus demografi ini dapat menjadi peluang yang signifikan jika dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut, Tadjuddin merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda berusia antara 15-24 tahun, yang termasuk dalam generasi Z, yang mengalami pengangguran. Mereka terdaftar dalam kategori tidak bekerja sekaligus tidak sedang bersekolah atau mengikuti pelatihan, dikenal dengan istilah *not in employment, education, and training* (NEET). Dalam konteks yang lebih luas, data dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan enam negara lainnya di Asia Tenggara. Angka yang dicatat oleh IMF menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen. Sebagai perbandingan, Filipina mencatat 5,1 persen, Brunei Darussalam 4,9 persen, Malaysia 3,52 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, dan Thailand 1,1 persen. Tadjuddin juga menyoroti fakta bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di berbagai sektor industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Juni 2024, tercatat sebanyak 32.064 orang menjadi korban PHK tahun ini. Menanggapi tantangan ini, Tadjuddin menekankan pentingnya implementasi yang baik dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Dalam pidato sebelumnya, Presiden Joko Widodo menguraikan berbagai capaian yang diraih selama sepuluh tahun terakhir, dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024. Ia menyoroti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta penurunan tingkat pengangguran. Secara khusus, Presiden menyebutkan keberhasilan dalam menurunkan tingkat pengangguran dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Ia juga memaparkan target untuk menekan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025, dengan rencana untuk menjadikannya berada di kisaran 4,5-5 persen. Ini merupakan bagian dari pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan yang disampaikan baru-baru ini. ANTARA