JAKARTA –
**Borneonews, Jakarta** - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memberikan beberapa catatan penting mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Dalam analisisnya, ia menyoroti aspek-aspek krusial yang perlu dicermati terkait proyeksi dan alokasi anggaran pemerintah mendatang. Pertama, Huda menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,2 persen dianggap sangat moderat. Ini mencolok, mengingat selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, target pertumbuhan tersebut hanya terwujud sekali, yaitu pada tahun 2022. Menurutnya, untuk calon presiden Prabowo Subianto, sangat sulit mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka delapan persen. Selanjutnya, ia mencatat bahwa dana pendidikan ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengeluaran wajib sebesar 20 persen. Namun, kebutuhan untuk belanja pendidikan semakin meningkat, terutama karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun. Huda menekankan bahwa fokus pemerintah seharusnya pada perbaikan infrastruktur pendidikan, termasuk renovasi bangunan sekolah yang sudah rusak dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, yang memerlukan pendanaan lebih besar. Pada poin ketiga, ia mengamati bahwa anggaran untuk infrastruktur mengalami pengurangan meski pembiayaan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Ini menunjukkan adanya proyek infrastruktur di era pemerintahan Jokowi yang mungkin akan dirasionalisasikan. Huda menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan komitmen Prabowo yang berencana menggunakan APBN untuk memfokuskan pada pembangunan pangan dan sumber daya manusia. Huda juga menyoroti ketiadaan pernyataan yang jelas mengenai anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Ia mencurigai adanya kemungkinan pengurangan subsidi untuk BBM, yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, penerimaan perpajakan diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 7,8 persen. Ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya tambahan yang diperlukan dalam bidang perpajakan, kecuali jika target penerimaan tahun ini tidak tercapai, yang dapat berakibat pada potensi pertumbuhan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dari angka tersebut. Terakhir, Huda mencatat bahwa defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan dari 2,29 persen menjadi 2,53 persen. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintahan mendatang untuk menarik utang lebih banyak dalam anggaran tahun depan. Ia mengingatkan bahwa hal ini perlu disikapi dengan hati-hati agar porsi utang terhadap PDB tidak semakin meningkat. ANTARA