JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi, yakni sebesar 5,4 persen. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut tergolong moderat dan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana terjadi di masa lalu. "Dalam pembahasan dengan Banggar DPR nanti, saya berharap pemerintah setuju dengan target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen. Sebab itu adalah angka moderat yang akan membantu kita secara bertahap mengembalikan angka pertumbuhan tinggi, seperti masa lalu di mana kita pernah tumbuh 6-7 persen, sesuai yang diharapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto," ungkap Said Abdullah setelah mengikuti Sidang Paripurna DPR RI untuk Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta. Dalam penyampaian pidato Nota Keuangan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Presiden RI Joko Widodo juga mengusulkan sejumlah asumsi ekonomi makro. Target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan oleh Presiden mencapai 5,2 persen, dengan inflasi dipatok pada 2,5 persen. Selain itu, suku bunga untuk Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diharapkan berada di level 7,1 persen, sementara nilai tukar rupiah ditargetkan pada Rp16.100 per dolar AS. Dalam aspek energi, pemerintah menargetkan harga minyak mentah Indonesia sebesar 82 dolar AS per barel, dengan lifting minyak bumi sebanyak 600 ribu barel per hari dan lifting gas mencapai 1.005 juta barel setara minyak per hari. Said optimis terhadap pencapaian sasaran ekonomi ini, dengan harapan bahwa bank sentral Amerika Serikat, The Fed, akan menurunkan suku bunga, sehingga nilai tukar rupiah dapat dipatok pada level yang lebih rendah. "Saya berharap bauran kebijakan pembayaran valas bisa lebih beragam, sehingga ketergantungan terhadap dolar AS dapat kita kurangi. Dengan demikian, kurs rupiah bisa lebih rendah di level Rp15.900-16.000 per dolar AS," tambahnya. Di sisi lain, Said juga menyarankan agar suku bunga SBN dapat didorong untuk lebih rendah. Ia memperingatkan bahwa Indonesia telah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, yang merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN. Dalam pandangannya, suku bunga SBN secara ideal seharusnya berada di level 6,7 persen. Lebih lanjut, Said menyampaikan bahwa kebijakan fiskal seharusnya lebih terfokus pada program-program yang lebih mendesak di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Ada beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu mendapatkan dukungan dari kebijakan fiskal tahun depan. Yang pertama adalah program kemandirian pangan. Dari tahun 2014 hingga 2023, jumlah kumulatif impor beras nasional tercatat mencapai 8,95 juta ton. Ia merinci bahwa nilai impor beras nasional dari tahun 2019 hingga 2023 mencapai 1,95 miliar dolar AS. Begitu pula dengan impor gula, di mana tahun lalu impor mencapai 5,07 juta ton dengan nilai mencapai 2,88 miliar dolar AS. Pada tahun 2023, ekspor hasil pertanian Indonesia tercatat sebesar 6,5 miliar dolar AS, sementara nilai impornya mencapai 11,59 miliar dolar AS, sehingga terjadi defisit impor hasil pertanian sebesar 5,0 miliar dolar AS. "Kita perlu program kemandirian pangan yang lebih spesifik, dengan mendorong konsumsi pangan pokok yang tidak hanya bergantung pada beras, melainkan juga pada keanekaragaman pangan yang kita miliki seperti umbi, sagu, dan sorgum," jelasnya. Selanjutnya, Said menekankan pentingnya program kemandirian energi. Ia menjelaskan bahwa sejak konversi dari minyak tanah ke LPG, kebutuhan impor LPG terus mengalami peningkatan. Dalam jangka pendek, transformasi energi yang saat ini bergantung pada minyak bumi, termasuk LPG, perlu dialihkan ke pembangkit listrik, mengingat kita memiliki potensi produksi listrik yang besar didukung oleh suplai batubara yang memadai. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan energi tidak seharusnya berhenti di listrik. Transformasi pembangkit listrik oleh PLN tidak boleh hanya mengandalkan PLTU. "Oleh karena itu, bauran kebijakan energi baru dan terbarukan ke depan harus lebih progresif. Pada tahun 2015, bauran energi terbarukan masih 4,9 persen, tetapi pada tahun 2022 telah mencapai 12,3 persen. Meskipun ini adalah pertumbuhan yang positif, namun dibutuhkan lompatan yang lebih besar, oleh karena itu diperlukan kebijakan afirmasi," terangnya. Ketiga, Said menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai 142,1 juta, namun 54,6 persen di antaranya adalah lulusan SMP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja kita terserap dalam sektor informal, sehingga potensi manfaat dari bonus demografi belum sepenuhnya terwujud. Keempat, dalam hal infrastruktur, Said menyatakan bahwa kebijakan fiskal harus fokus pada penguatan program infrastruktur, terutama yang mendukung ketiga program yang telah disebutkan sebelumnya. "Dengan demikian, belanja infrastruktur dapat lebih terfokus, terutama karena kita tidak memiliki ruang fiskal yang luas akibat berbagai kewajiban mandatori, subsidi, serta kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," tutup Said. ANTARA