JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa alokasi perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun (sekitar USD32,1 miliar) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 akan digunakan untuk mengurangi beban bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Dalam pidatonya saat penyampaian RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Jokowi menekankan pentingnya anggaran tersebut. Menurut Jokowi, total anggaran Rp504,7 triliun ini bertujuan agar beban masyarakat miskin dan rentan dapat diatasi dengan lebih baik. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden juga menegaskan bahwa alokasi ini akan digunakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dalam RAPBN tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun, yang mencakup 5,5 persen dari total pengeluaran negara. Anggaran kesehatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan, mempercepat penanganan stunting, serta penyakit menular seperti tuberkulosis. Selain itu, juga disediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2024 dan Rapat Gabungan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden Jokowi menyoroti berbagai program perlindungan yang telah dilaksanakan selama dekade terakhir bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam era kepemimpinannya, total anggaran yang dialokasikan untuk Kartu Indonesia Sehat mencapai Rp361 triliun, yang digunakan untuk mendukung lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahunnya, mulai dari kalangan pemuda hingga lanjut usia di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga telah menganggarkan Rp113 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar, yang memberikan akses pendidikan kepada lebih dari 20 juta siswa setiap tahun. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan Rp225 triliun untuk program PKH yang telah membantu 10 juta keluarga miskin setiap tahunnya. Dengan berbagai alokasi anggaran dan program tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan serta menciptakan keadilan sosial di Indonesia. ANTARA