JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2025. “Kita tunggu nanti,” ungkap Menteri PANRB tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga tidak mengungkapkan rencana kenaikan gaji ASN ketika menyampaikan pidato pengantar atau keterangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi memaparkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025, yang direncanakan dengan besaran belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. Anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Presiden juga menyampaikan bahwa anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk berbagai program, termasuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan mencapai Rp504,7 triliun. Alokasi ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dalam sektor kesehatan, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp197,8 triliun, yang setara dengan 5,5 persen dari total belanja negara. Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan, mempercepat penurunan angka stunting, mengatasi penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Di sektor ketahanan pangan, anggaran direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Dalam hal pembangunan infrastruktur, anggaran yang disiapkan mencapai Rp400,3 triliun. Fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, konektivitas, serta infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan energi, termasuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Adapun untuk transfer ke daerah, dana yang direncanakan adalah sebesar Rp919,9 triliun. Tujuan dari alokasi ini adalah untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah. “Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan akses dan kualitas layanan publik,” jelasnya. Sidang Tahunan 2024 berlangsung dengan tema *Nusantara Baru, Indonesia Maju*. Agenda ini mencakup Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD, Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR untuk Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi menyampaikan pidato terkait Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya. ANTARA