JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen atau setara dengan Rp616,2 triliun. Defisit ini akan terus dijaga agar tetap berada di level yang aman. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp2.802,5 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri dari berbagai sumber, yaitu penerimaan perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp600 miliar. Di sisi lain, target belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun. Sama seperti pendapatan, target belanja negara untuk RAPBN 2025 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp3.412,2 triliun. Rincian belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 terdiri dari anggaran sebesar Rp2.693,2 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp976,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.716,4 triliun. Selain itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun. Dengan demikian, target pembiayaan anggaran sebanyak Rp616,2 triliun akan dikelola dengan pendekatan yang prudent, inovatif, dan produktif. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus membangun fiscal buffer sebagai langkah untuk memastikan ketahanan pembiayaan negara. Dalam konteks ini, keseimbangan primer ditargetkan mengalami defisit sebesar Rp63,3 triliun. Keseimbangan primer ini mencerminkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa postur anggaran ini dirancang untuk memastikan bahwa program-program prioritas dapat diakomodasi dan dilaksanakan sejak tahun pertama Presiden yang terpilih. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN dengan tetap mempertahankan defisit yang aman. Ke depan, pemerintah akan berupaya meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), special mission vehicle (SMV) dari Kementerian Keuangan, serta badan layanan umum (BLU). Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ultra mikro (UMi). ANTARA