JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta program makan siang bergizi gratis yang diusulkan sebagai prioritas. Herman mengungkapkan, "Menjadi penting untuk tetap mempertahankan pola pembangunan yang berbasis infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Kedua aspek ini harus menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran negara." Ia menekankan bahwa anggaran belanja negara harus menyertakan dua elemen esensial: pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, yang dianggap sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan nasional. Program makan siang bergizi gratis, menurutnya, sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda. Herman berargumen bahwa investasi dalam kesehatan masyarakat akan memberikan dampak besar bagi masa depan bangsa. "Selain itu, kita tidak boleh melupakan dua aspek utama dalam anggaran belanja negara," tambahnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun," ujar Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan pentingnya infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik dan sebagai sarana konektivitas antara wilayah. Berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking, peringkat Indonesia dalam bidang infrastruktur mengalami peningkatan dari posisi 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 27 saat ini. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sektor infrastruktur nasional. Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginformasikan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program MBG merupakan salah satu program prioritas bagi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Sri Mulyani menyampaikan, "Prabowo telah mengonfirmasi bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG akan dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau di tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun." Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG dilakukan secara bertahap dan alokasi Rp71 triliun tersebut merupakan anggaran untuk tahun pertama. Anggaran Program MBG telah dimasukkan dalam postur RAPBN 2025, yang telah disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dalam RAPBN 2025, Sri Mulyani menjelaskan, angka Rp71 triliun tersebut sudah termasuk dalam kisaran postur defisit, yang diperkirakan antara 2,29 persen hingga 2,82 persen. "Angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas angka tersebut, tetapi sudah termasuk di dalamnya," tandasnya. Selanjutnya, Bendahara Negara itu menekankan bahwa Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail mengenai Program MBG yang akan dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan. ANTARA