JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menyoroti sejumlah isu penting yang mencakup serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) serta stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam pidato pembukaannya pada sidang pleno yang menandai dimulainya Periode Pertama Sidang DPR 2024–2025 di kompleks parlemen, Maharani mencantumkan 15 perhatian yang diungkapkan masyarakat. Maharani menyatakan, "DPR, melalui fungsi pengawasannya, ingin memastikan bahwa karya pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, membantu urusan masyarakat, membangun infrastruktur untuk rakyat, menciptakan keamanan dan ketertiban, dan lain-lain." Ia menggarisbawahi pentingnya komitmen tinggi dari pemerintah untuk menindaklanjuti keputusan yang dihasilkan dalam rapat-rapat komisi dan dewan DPR. Komitmen pemerintah tersebut, menurutnya, akan mencerminkan adanya saling menghormati antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, Maharani menekankan pentingnya prinsip "check and balance" di antara cabang-cabang kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar serta diperkuat oleh amandemen Konstitusi pasca-reformasi. DPR juga memberikan perhatian terhadap persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Adapun 15 poin perhatian yang diangkat oleh DPR adalah sebagai berikut: 1. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional; 2. Penggabungan lembaga penyiaran publik (LPP); 3. Promosi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); 4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di ibu kota IKN Nusantara; 5. Mafia tanah; 6. Perjudian online; 7. Kasus korupsi pertambangan timah; 8. Kinerja penyertaan modal negara (PMN) di beberapa BUMN; 9. Penyelesaian proyek strategis nasional (PSN); 10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T); 11. Kuota tambahan haji; 12. Peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang Omnibus Kesehatan; 13. Penerimaan siswa baru berbasis online; 14. Kebijakan pembersihan guru honorer; dan 15. Stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan penekanan pada isu-isu tersebut, DPR menunjukkan komitmennya untuk terus memantau dan mendorong pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. ANTARA