JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang telah melakukan replikasi kegiatan pengendalian kerawanan pangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, menyampaikan dukungannya dalam sebuah keterangan resmi. Menurutnya, upaya Pemprov Jateng dalam memberikan program bantuan secara bertahap dan konsisten telah memperkuat komitmen bersama untuk mencapai ketahanan pangan di provinsi tersebut. Nyoto menegaskan bahwa bantuan intervensi kerawanan pangan yang diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mampu membantu mereka mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan, sekaligus meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. “Bantuan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan, dapat menikmati akses pangan yang memadai,” ujar Nyoto saat mengunjungi Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Magelang. Intervensi pengendalian kerawanan pangan merupakan program yang dilaksanakan pemerintah melalui Bapanas, dengan fokus untuk menurunkan jumlah daerah yang rentan mengalami kerawanan pangan berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan lokasi intervensi dilakukan dengan memperhatikan indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) yang tinggi, desa prioritas hasil peta FSVA kabupaten, serta penerima bantuan yang merupakan kelompok masyarakat paling rentan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Dyah Lukisari, menyampaikan bahwa bantuan untuk pengendalian desa rawan pangan pada tahun 2024 akan diberikan sebanyak sembilan kali hingga akhir tahun. Kegiatan ini merupakan replikasi dari program yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Dyah juga menambahkan bahwa pada tahun 2025, program ini akan berlanjut dengan menggunakan pola subsidi, sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama penerima manfaat. "Kami melanjutkan apa yang telah dilakukan Bapanas tentu dengan kemampuan anggaran yang ada di kami. Jadi, kegiatan ini merupakan bentuk penanganan desa rawan pangan dan gizi yang kami replikasi," jelas Dyah. Dalam replikasi program ini, Pemprov Jateng memberikan paket bantuan pangan yang terdiri dari 5 kilogram beras, 1 kilogram telur, 1 kilogram daging ayam, dan juga susu bubuk. Sebanyak 1.100 keluarga penerima bantuan makanan di Provinsi Jawa Tengah telah menerima bantuan pangan tahap lima sebagai bagian dari intervensi pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Bantuan tersebut berasal dari APBD Dinas Ketahanan Pangan (Distanpangan) Jawa Tengah, dan disebar di delapan kabupaten, mencakup total 22 desa, termasuk tiga desa di Kabupaten Magelang. Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Arief berharap bahwa proyek percontohan ini dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah, khususnya di 20 kabupaten dan 8 provinsi yang menjadi lokasi, untuk melanjutkan dan mereplikasi kegiatan serupa dengan dukungan APBD. Diharapkan status ketahanan pangan dan gizi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. ANTARA