JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Sejumlah pengamat politik menyatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan 2024 perlu diiringi dengan tindak lanjut yang konkret. Hal ini penting mengingat masih ada sisa waktu sebelum masa pemerintahannya berakhir. Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menegaskan bahwa permintaan maaf yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah langkah yang penting. Menurutnya, permintaan maaf tersebut sebaiknya diikuti dengan upaya untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang. "Saya pikir kata maaf menjadi poin penting ketika seorang pemimpin sudah mau paripurna ketika akan selesai menjabat. Namun demikian, permintaan maaf beliau juga perlu ada tindak lanjut solusi yang ditawarkan di sisa tiga bulan terakhir ini," ucap Wasisto saat dihubungi di Jakarta. Senada dengan pernyataan tersebut, Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), menilai bahwa permintaan maaf dari Presiden harus disertai dengan tindakan yang memperlihatkan keseriusan dalam memperbaiki kesalahan yang terjadi selama kepemimpinannya. "Ada tindakan dari permintaan maaf itu yang memperlihatkan bahwa beliau itu tulus, menyadari betul efek dari tindakan-tindakan, pembiaran, atau apalah namanya, yang terjadi semasa pemerintahan beliau. Nah, masih ada waktu dua bulan ke depan," ujar Ray dalam sambungan telepon. Cecep Hidayat, pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, menambahkan bahwa permintaan maaf Presiden Jokowi adalah hal yang manusiawi dalam konteks hubungan antar-manusia. Namun, sebagai seorang kepala negara, ia berpendapat bahwa permintaan maaf tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. "Permintaan maaf dia itu untuk apa? Dalam konteks apa? Apakah ada kekeliruan dalam kebijakan atau yang lain? Itu bukan sekadar maaf. Itu kan bisa telusuri nanti ke depannya," ungkap Cecep. Cecep berharap agar permintaan maaf yang disampaikan bukan hanya formalitas semata. Ia menegaskan perlunya elaborasi lebih lanjut untuk mengetahui jika memang ada kesalahan yang dilakukan selama kepemimpinan Jokowi selama sepuluh tahun terakhir. "Ini memang harus dielaborasi. Siapa? Ya nanti, ya, banyak pihak yang bisa mengevaluasi. Mungkin kebijakan-kebijakan bisa di-*review* (ditinjau) misalnya oleh parlemen nanti. DPR RI bisa me-*review* (meninjau) kebijakan yang mungkin kurang tepat, *inefficient* (tidak efisien), atau yang lainnya, kemudian [juga] oleh masyarakat sipil," tambah Cecep. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ia dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekecewaan maupun harapan yang belum bisa terwujud. "Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI Tahun 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi diketahui telah menyampaikan permohonan maaf sebanyak empat kali. Ia mengakui bahwa dirinya masih belum sempurna dalam memimpin Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara merasa perlu meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala keterbatasannya. "Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," ucapnya. ANTARA