JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, menegaskan perlunya Program Kartu Prakerja untuk lebih intensif menyasar angkatan kerja usia muda yang masih berstatus menganggur. Langkah ini dianggap krusial dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Tadjuddin menyampaikan bahwa saat ini, angka pengangguran di kalangan usia 15-24 tahun, yang dikenal sebagai Generasi Z, sangat signifikan. Dia menekankan, seharusnya Carta Prakerja lebih terfokus kepada kelompok ini. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda di rentang 15-24 tahun tidak bekerja, tidak dalam pendidikan, dan tidak berpartisipasi dalam pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/NEET). Lebih lanjut, Tadjuddin juga mengungkapkan keprihatinan mengenai tingginya tingkat pengangguran di kalangan remaja di Indonesia, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan ASEAN Statistical Yearbook 2023, tingkat pengangguran untuk kelompok usia 15-24 tahun di Indonesia mencapai 20,6 persen pada tahun 2022. Negara-negara di sekitar Indonesia menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah, seperti Brunei Darussalam dengan 18 persen, Filipina 12,1 persen, Malaysia 11,7 persen, Vietnam 7,8 persen, Thailand 6,6 persen, Singapura 5,9 persen, dan Laos 5,2 persen. Mengingat situasi tersebut, Tadjuddin berpendapat bahwa perhatian lebih dari pemerintah terhadap angkatan kerja usia muda sangat penting. Mereka diharapkan menjadi tulang punggung dalam menghadapi bonus demografi yang ditargetkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Program Kartu Prakerja dirancang untuk membantu meningkatkan kompetensi angkatan kerja muda agar mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh industri dan pasar kerja dalam negeri. Tadjuddin menekankan bahwa Kartu Prakerja tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetapi juga bagi individu yang sedang berusaha memasuki pasar kerja. Ini menegaskan pentingnya program tersebut dalam menciptakan peluang yang lebih luas bagi angkatan kerja muda. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 juga menyoroti berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi bawah. Presiden menyebutkan alokasi dana untuk layanan kesehatan, pendidikan, serta program jaring pengaman sosial lainnya, termasuk anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk Program Prakerja selama lima tahun. Selama periode tersebut, dia menginformasikan bahwa Program Prakerja telah berhasil meningkatkan keahlian bagi 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia. Menariknya, program ini diharapkan akan terus dilanjutkan pada pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 9 Agustus lalu. ANTARA