JAKARTA –
**Borneonews**, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginformasikan bahwa alokasi anggaran negara yang diproyeksikan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 mencapai Rp3.613,1 triliun (USD 1 = sekitar Rp15.705,55). Pernyataan ini disampaikan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat saat pengantar RUU APBN 2025 dan Catatan Keuangan pada hari Jumat. Presiden Jokowi merinci rencana pengeluaran yang membagi dana anggaran menjadi dua kategori utama: Rp2.693,2 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp919,9 triliun untuk transfer ke pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat akan dialokasikan untuk sejumlah sektor kunci, termasuk pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengembangan infrastruktur. Di bidang pendidikan, anggaran terbesar diberikan, dengan Rp722,6 triliun dialokasikan untuk meningkatkan nutrisi sekolah, merenovasi fasilitas, membangun sekolah unggulan, memperluas beasiswa, dan mendukung penelitian. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah akan mengalokasikan Rp504,7 triliun untuk program perlindungan sosial. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sektor kesehatan juga menjadi fokus utama, dengan alokasi sebesar Rp197,8 triliun, yang setara dengan 5,5 persen dari total pengeluaran negara. Anggaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengurangi stunting, memerangi penyakit menular, dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ketahanan pangan mendapat perhatian serius dengan anggaran Rp124,4 triliun yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menstabilkan harga pangan, memperbaiki jaringan distribusi, serta memperluas opsi pendanaan bagi para petani. Upaya ini dianggap penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Pengembangan infrastruktur juga mendapatkan alokasi yang signifikan, yaitu Rp400,3 triliun. Fokus utama dari anggaran ini adalah pada pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemenuhan konektivitas, serta infrastruktur pangan dan energi. Selain itu, pembangunan berkelanjutan ibu kota baru juga menjadi salah satu prioritas dalam rencana ini. Untuk mendorong pembangunan daerah dan mengurangi disparitas, pemerintah merencanakan transfer dana sebesar Rp919,9 triliun kepada pemerintah daerah. Pendanaan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan. ANTARA